LampuHijau.co.id - Anggota DPR RI Johan Rosihan mengatakan, keputusan Menteri Perdagangan (Mendag) mencabut peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng bukanlah solusi dalam menghadapi polemik soal minyak goreng di tanah air.

"Sebelumnya Mendag bilang dengan gagahnya bahwa HET minyak goreng tak akan dicabut. Namun ketika minyak goreng langka akibat ulah spekulan dan pengusaha, maka tanpa malu HET dinyatakan dicabut. Dampaknya harga minyak goreng menjadi sangat tinggi dan yang pasti akan memberatkan beban ekonomi rakyat," kata Johan, Sabtu (19/3/2022).

Legislator Senayan ini menegaskan, atas kegagalan Mendag mengurus minyak goreng, mulai dari harga yang tidak terkendali selama berbulan-bulan, kelangkaan minyak goreng di pasaran yang terjadi merata di seluruh tanah air, fenomena antrean minyak goreng yang dialami rakyat hingga menimbulkan banyak korban, kegagalan mewaspadai inflasi pangan, dan tidak konsisten terhadap peraturan HET, maka sepantasnya Mendag segera dipecat agar hal ini tidak berlarut-larut.

Baca juga : Ketersediaan Minyak Goreng di Kabupaten Subang Masih Aman

"Atas kegagalan mengurusi minyak goreng dan selalu tidak hadir dalam rapat gabungan di DPR untuk membahas minyak goreng, maka sebaiknya Mendag dipecat sebagai bukti pemerintah masih punya keberpihakan pada urusan rakyat," katanya.

Politisi PKS ini mengatakan, minyak goreng merupakan salah satu komoditas dari sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna.

"Saya rasa seluruh rakyat menyesalkan cara kerja Mendag yang sangat amatiran. Hari ini karena kenaikan harga yang drastis selama berbulan-bulan dan kemudian muncul kelangkaan di pasaran, pasti berdampak langsung kepada konsumen baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industri terutama UMKM pengolahan makanan, karena itu harusnya masih banyak upaya solusi yang lebih tepat untuk memprioritaskan kepentingan rakyat dalam urusan minyak goreng ini," ujarnya.

Baca juga : Takut Jarum Suntik, Seorang Wanita Menangis Saat Divaksin

Wakil rakyat dari dapil NTB ini menyayangkan kelemahan dan ketidakberdayaan pemerintah dalam urusan minyak goreng. Padahal menurutnya, kenaikan harga merupakan kejadian yang selalu berulang setiap tahun apalagi menjelang bulan puasa dan lebaran.

"Harusnya pemerintah belajar dari pengalaman tahun sebelumnya dan membuat langkah strategis untuk menghadapi berbagai gejolak pasar, seperti naiknya harga CPO di pasar internasional agar tidak berdampak serius pada fluktuasi harga minyak goreng di pasar domestik," tegasnya.

Johan menilai, selama ini kebijakan Mendag terkesan sebagai kebijakan yang mendadak, sporadis, dan terus berubah, sehingga disimpulkan tidak punya roadmap strategic dalam tata kelola pasokan dan harga minyak goreng.

Baca juga : Dianiaya Hingga Luka-luka, Warga Tangerang Malah Dipidana

"Padahal saat ini dibutuhkan ‘tangan dingin’ seorang Mendag, agar bisa menghadapi permainan mafia pangan serta berkomitmen mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya," katanya.

Selanjutnya Johan meminta semua pihak agar lebih peduli, mendesak pemerintah supaya tidak main-main dalam urusan minyak goreng ini. "Saya tegaskan bahwa keputusan Mendag terhadap harga minyak goreng kemasan yang dibebaskan sesuai dengan mekanisme pasar adalah keputusan yang salah kaprah, karena harga komoditas minyak goreng termasuk dalam pengawasan pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional," tukasnya. (yud)