Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengungkapkan, konflik Rusia-Ukraina tidak masuk dalam agenda utama yang dibahas dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022 mendatang. Namun, dia tak menutup kemungkinan jika isu tersebut akan diungkit dalam IPU di Bali tersebut.
“Saya kira kami tidak membahas itu. Tetapi tidak mungkin hal tersebut tidak disampaikan nanti dalam IPU, karena menyangkut isu yang seksi dan menyangkut keamanan dunia saat ini,” kata Hafidz dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2022).
Hafidz mengungkapkan, secara global IPU akan membahas situasi pandemi Covid-19 dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs). Selain itu, secara global IPU akan membahas seperti apa penegakan demokrasi berjalan.
“Nanti akan kami lihat ada HAM (hak asasi manusia) dan perdamaian dan keamanan dunia yang tentu saja, saudaraku dari media sosial akan mempertanyakan juga, apa kaitannya Ukraina dan Rusia,” ujar dia.
Lebih lanjut Hafisz mengatakan, IPU ke-144 mengusung tema “Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change. Tema Climate Change telah ditetapkan pada sidang IPU ke-143 yang diselenggarakan di Madrid, Spanyol tahun lalu. Mengingat, isu lingkungan hidup dan perubahan iklim merupakan isu global yang gencar dibahas dalam berbagai forum dunia.
“Tema pertama yang akan dibahas terkait kenaikan global 2 derajat celsius menjaga agar tetap turun di bawah 1 derajat celcius,” terang Hafisz.
Kedua, sidang IPU juga membahas bagaimana negara-negara bisa meningkatkan kapasitas untuk beradaptasi terhadap efek perubahan iklim. “Kita sama-sama melihat ada carbon tax, terkait isu pencemaran lingkungan di mana kita membebani pajak yang tinggi jika naik pesawat dan sebagainya. Itu juga jadi persoalan di bangsa-bangsa ini apakah ekonomi berlangsung biasa atau berubah signifikan,” ungkap Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Hafisz menambahkan, Komisi XI DPR RI juga sudah menyikapi hal tersebut dengan membuat undang-undang terkait dengan pajak karbon. Kemudian agenda ketiga, IPU juga akan membahas soal bagaimana menjaga alur pendanaan agar sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang mendukung penurunan emisi karbon.
“Tidak tertutup suatu saat nanti kalau saudara mengajukan kredit bank, maka bank tersebut akan meminta akses green perusahaan kita. Oleh karena itu, ini penting untuk kita bahas bersama jangan sampai nanti kreditnya kita minta kepada bank itu mencemari lingkungan dan pasti akan tertolak,” terang politisi PAN tersebut.
Selain itu, tema IPU juga mengukuhkan kepemimpinan Indonesia dalam aksi perubahan iklim dan membangun kemitraan dan solidaritas dunia. Kendati demikian, Hafisz mengaku tidak menutup kemungkinan sidang IPU akan membahas tema lain terkait isu terkini.
“Tentu saja nanti di general debate semua negara boleh menyampaikan isu sensitif yang akan disampaikan, kemudian kami akan menentukan isu mana yang akan menjadi isu utama untuk dibahas bersama dan itu akan menjadi rekomendasi di akhir masa persidangan,” imbuhnya.
Terakhir, Hafisz menyampaikan, sebanyak 121 negara sudah mengkonfirmasi untuk hadir di penyelenggaraan Sidang Umum ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU). Ia pun memastikan protokol kesehatan akan tetap diterapkan selama persidangan berlangsung.
“Protokol kesehatan tetap kita lakukan yaitu dengan memberikan mereka PCR dan Antigen. Sepanjang mereka (delegasi) negatif mereka bisa mengikuti sidang IPU di Bali,” tutup legislator dapil Sumatera Selatan itu.
Pada kesempatan yang sama, Dyah Roro yang juga akan terlibat dalam Forum of Young Parliamentarians berharap, momentum tersebut dapat dimanfaatkan bagi pemuda parlemen untuk bisa menyuarakan isu-isu di masing-masing negara. “Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi momentum tersendiri bagaimana para pemuda di parlemen bisa menyuarakan di negaranya masing-masing terkait isu-isu yang mendesak, baik itu berkaitan dengan penanganan Covid-19 tapi juga climate change yang merupakan isu kini tetapi juga dampaknya terhadap masa depan generasi penerus bangsa,” imbuh politisi Partai Golkar tersebut.
Sementara legislator dapil Jawa Timur X ini berharap, keterlibatan Indonesia dalam IPU, terlebih sebagai tuan rumah pada gelaran kali ini dapat memberikan multiplier efek yang panjang, khususnya dari segi pariwisata, transfer of knowledge maupun dari sisi investasi.
“Banyak sekali hal yang tadi di satu sisi banyak isu yang akan kita dorong tetapi disamping itu bagaimana negara Indonesia juga bisa mendapat benefit. Dan itu momentum yang luar biasa, sangat luar biasa. Karena ada MotoGP Mandalika, kita ada IPU, juga ada G20, ini mengalami tahun yang menurut saya luar biasa dan kita harus maksimal dalam menyikapinya,” pungkasnya. (Asp)
