LampuHijau.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta petinggi TNI dan Polri untuk mendisiplinkan grup WhatsApp atau WA grup anggotanya. Hal ini terkait pembicaraan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah bersifat final.

Kehadiran grup WA itu, menurut Jokowi, bisa merugikan apalagi jika yang dibicarakan terkait keputusan politik yang telah diambil oleh pemerintah di DPR. Misalnya keputusan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur. Demikian yang diutarakan Jokowi dalam pidatonya di pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022) kemarin. Jokowi pun meminta TNI-Polri untuk memberikan contoh kepada masyarakat terkait konsep kedisiplinan nasional tersebut.

"Untuk mencapai ini, dibutuhkan yang namanya kedisiplinan nasional. Oleh sebab itu, saya minta pada jajaran TNI-Polri, untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini,” tegas Jokowi.

Jokowi menyebut, perbincangan grup WA anggota TNI dan Polri tidak bisa semaunya, apalagi jika yang dibicarakan terkait keputusan politik yang telah diambil. “Juga hal kecil-kecil harus mulai didisiplinkan di WA grup. Hati-hati kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan. Hati-hati!” ucap Jokowi.

Baca juga : Kardus Durian; Bencana Bagi Cak Imin, Berkah Buat Erick Thohir

Baginya, hal yang sudah diputuskan oleh mayoritas fraksi di DPR tak pantas untuk dipermasalahkan, apalagi oleh anggota TNI dan Polri. “Misalnya berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA grup gampang. Karena disiplin tentara dan polisi beda dengan sipil. Dan dibatasi oleh aturan pimpinan,” jelas Jokowi.

Jokowi mengatakan, tentara dan polisi tidak bisa berbuat seenaknya atas nama demokrasi. Karena kedisiplinan TNI dan Polri berbeda dengan sipil. “Tak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi. Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, enggak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di TNI, di kepolisian, enggak ada,” tambah Jokowi.

Contoh lain, kata Jokowi, tentara dan polisi tidak bisa asal memanggil penceramah lalu mengatasnamakan demokrasi. “Sekali lagi, di tentara, di polisi, tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya namanya aturan sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara, yang intinya kalo kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus,” tambahnya.

Namun, Ilia percaya bila TNI-Polri bisa melaksanakan hal itu, maka masyarakat bisa dibawa ke arah kedisiplinan nasional. Jokowi juga mengingatkan agar kedisiplinan ini juga disampaikan kepada keluarga para prajurit di rumah.

Baca juga : Penundaan Pemilu 2024, Waka MPR RI: Harus Minta Persetujuan Rakyat Dulu

“Sehingga hal-hal ini harus mulai dikencangkan lagi supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak ibu yang kerja tapi di rumah juga sama, hati-hati,” tandas Jokowi.

Terkait arahan Presiden Jokowi itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono yang mewakili Panglima TNI Jendral Andika Perkasa menyatakan, bakal menertibkan anggotanya. “Nanti itu jadi teguran maupun evaluasi bagi kami, TNI-Polri, khususnya TNI AL, AU, AD akan kita tekankan lagi supaya tidak terjadi seperti itu,” kata Yudo di Mabes TNI Cilangkap, Senin (1/3/2022).

Yudo berjanji, akan melalukan introspeksi ke dalam terutama ke keluarga TNI usai ditegur Jokowi. Menurutnya, TNI harus tetap tegak lurus mendukung pelbagai program pemerintah. “Itu adalah teguran dari presiden kepada kami, untuk introspeksi lagi evaluasi ke dalam,” ujarnya.

Yudo juga menekankan, rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur sudah bersifat final. Dia memastikan seluruh prajurit mendukung keputusan pemerintah ini. “IKN sudah final dan tentunya kita TNI-Polri harus memberikan pemahaman khususnya di dalam sendiri maupun kepada masyarakat tentang IKN ini,” tegas Yudo.

Baca juga : Ada yang Mau Melanggengkan Kekuasaan, AHY Tolak Pemilu 2024 Ditunda

Sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memastikan, jajarannya siap menerapkan kedisiplinan sebagaimana yang diminta Presiden dan loyal sepenuhnya pada kepentingan nasional. “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami akan memastikan kedisiplinan keluarga besar TNI-Polri, akan terus terjaga dalam garis komando, dari atas sampai ke bawah untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakkan hukum,” ujarnya. (Asp)