Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, sistem demokrasi di Indonesia saat ini sangat mencemaskan. Bahkan, tengah menghadapi ancaman serius seiring makin menguatnya daulat partai politik (parpol) dan melemahnya daulat rakyat. Pasalnya, saat ini partai dinilai Fahri telah kehilangan perannya sebagai wadah pendidikan masyarakat.
“Setidak-tidaknya kecemasan saya ini adalah karena kecenderungan daulat partai politik yang menguat sekali, dan kecenderungan daulat rakyat yang melemah,” tutur Fahri dalam Gelora Talk yang digelar secara virtual, Rabu (9/2/2022) kemarin.
Diskusi bertajuk ‘Pemilu 2024: Daulat Parpol vs Daulat Rakyat, Membedah Survei Nasional’ juga menghadirkan narasumber lain, yakni Komisioner KPU RI Arief Budiman; Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja; dan Direktur Research Trust Indonesia Ahmad Fadhli.
Menurut Fahri, kondisi parpol saat ini banyak dikelola keluarga, segelintir orang, maupun penguasa tunggal. Padahal sejatinya, parpol sebagai lembaga ilmu pengetahuan dan cikal bakal tulang punggung demokrasi justru mulai kehilangan jiwanya.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini melihat kondisi Pemilu 2024 masih akan dikuasai parpol yang dikendalikan oleh segelintir orang. Sehingga kecemasan masyarakat soal oligarki mengendalikan negara mulai menemukan kebenaran.
“Maka kecemasan orang bahwa oligarki ada di belakang ruang ruang gelap yang mengatur negara ini, saya kira menemukan kebenarannya. Ini yang harus kita catat dan mulai diskusikan,” ujarnya.
Fahri menilai, fungsi parpol sebagai lembaga ilmu pengetahuan telah hilang, demikian pula soal cikal bakal backbone demokrasi juga mulai kehilangan jiwanya. Apabila kepemimpinan yang ada saat ini sudah tidak memahami bagaimana itu demokrasi dan cara kerjanya, imbuhnya, maka harus diganti secara total melalui pemilu agar oligarki tidak berkuasa lagi.
“Pertanyaannya adalah, apakah pemilu 2024 akan memperbaiki demokrasi kita atau tidak? Ya, kalau kita mau menggantinya, nanti ya dengan pemilu,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU RI Arief Budiman mengatakan, sebagai penyelenggara pemilu yang harus dijaga adalah daulat pemilih. Sebab, jika pemilih berdaulat, maka negara kuat.
Karena itu, penyelenggara pemilu akan menjaga pemilih untuk mendapatkan hak kekuasaan sebagai rakyat untuk memilih pemimpinnya sangat penting.
“Bagaimana kita (penyelenggara pemilu) menjaga agar pemilih itu betul-betul diberikan kedaulatan, dia punya kedaulatan,” kata Arief.
Sementara Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja menilai, pemilu ke-6 yang akan digelar pada 2024 akan menentukan arah demokrasi ke depan, apakah Indonesia sebagai negara demokrasi atau tidak, memperjuangkan aspirasi rakyat atau parpol.
Baca juga : Biar Nggak Jadi Beban Negara, Fahri Hamzah: BUMN Harusnya Dirampingkan Jadi Dua Saja
"Karena itu, di pemilu ke-6 ini, Pemilu 2024, daulat partai politik dan daulat rakyat bisa dipertentangkan. Untuk menghukum partai politik, ya, tidak memilih partai politik tersebut, karena pemilu pada dasarnya memilih person (orang),” kata Bagja.
Sebagai penyelenggara pemilu, kata Bagja, Bawaslu dan KPU juga menjadi ‘korban’ dari daulat parpol dengan dievaluasi kinerjanya di parlemen melalui perwakilannya di fraksi. Padahal untuk melakukan evaluasi penyelengaraan pemilu, bukannya hanya tugas parpol, tapi juga masyarakat.
“Bawaslu dan KPU terus melakukan sosialisasi agar memilih partai politik yang cerdas, karena pemilih cerdas rakyat berdaulat. Pertanyaannya, apakah partai politik sudah memberdayakan pemilihnya, ini harus dijawab partai politik,” tandasnya. (Asp)
