Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menilai, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bisa menjadi sarana atau wadah bagi para Sultan di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi dan pikirannya bagi pembangunan bangsa dan negara.
“DPD menurut saya adalah bisa menjadi salah satu penampungnya. Khususnya saat pemilu, saya kira kalau Sultan-Sultan bisa disalurkan,” ujarnya dalam diskusi publik Gelora Talk bertajuk ‘Penguatan Lembaga DPD RI, Masih Perlukah?’ yang digelar secara virtual, Rabu (26/1/2022) kemarin.
Untuk itu, Fahri mengusulkan kuota 20 persen Anggota DPD RI tidak harus dipilih oleh rakyat. Namun, langsung dipilih atau ditetapkan untuk menjadi representasi kesultanan yang ada di daerah tersebut.
Baca juga : Dari Yayasan Beasiswa, Bank DKI Salurkan Beasiswa Pendidikan
“Mungkin, kalau DPD kita ambil 20 persen dari perwakilan riil yang mungkin tidak harus dipilih, bisa saja reformasi itu kita lakukan ke depan. Bagaimana kita betul-betul merepresentasikan daerah di pemerintah pusat. Karena 2024 kita juga harus betul-betul memikirkan apakah sistem ketatanegaraan kita sudah berjalan dengan baik,” terang Fahri.
Bahkan, ia pun mengaku sering kali mengatakan, jika DPD RI sendiri bisa menjadi wakil para juara-juara di daerah. “Saya sering mengatakan bagaimana DPD bisa mewakili champion-champion daerah yang dulu pernah ada. Sultan Tidore, sekarang alhamdulillah jadi anggotanya Pak Sultan (Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin),” tambahnya.
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini pun tak dapat memungkiri apabila ada beberapa Sultan yang berkelakuan menyeleneh. Menurutnya, hal itu terjadi karena aspirasi mereka tidak disalurkan pemerintah dengan baik.
“Ada banyak Sultan-Sultan kita di nusantara ini, bermacam-macam kelakuannya. Kenapa? Karena tidak disalurkan secara baik. Bahkan nanti dipakai menjelang pemilu, diadu domba dan sebagainya,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menegaskan, penguatan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sangat urgent atau mendesak sekali. Karena DPD merupakan salah satu institusi yang mewakili daerah sehingga harus segera diperkuat.
“Caranya memang tidak mudah,” ucapnya.
Baca juga : Kepada Bupati Kutim, Waka DPD RI, Mahyudin Sarankan Tingkatkan Pembangunan Pertanian
Sementara berdasarkan diskusi dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, cara yang paling efektif untuk penguatan DPD adalah dengan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Tapi waktunya tidak tepat sekarang ini. Banyak orang menolak, bukan menolak amandemen untuk memberikan kekuatan konstitusional bagi DPD, tetapi banyak yang khawatir amandemen UUD 1945 seperti membuka kotak pandora,” pungkas Azyumardi Azra. (Asp)
