LampuHijau.co.id - Para pendukung Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada tanggal 22 Mei 2019 bakal turun ke jalan menuju kantor KPU RI dan Bawaslu RI, untuk menolak pengumuman pemenang Pilpres 2019. Dinilai kuat, jika pasangan Capres-Cawapres 01 Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin bakal menang dan mengalahkan mantan Danjen Koppasus TNI era Presiden Soeharto itu untuk kali kedua di Pemilihan Presiden (Pilpres).

Menanggapi isu 'People Power' yang terus digaungkan pihak Prabowo-Sandi, Presiden Jokowi merasa tidak aneh kalau sikap itu selalu dilakukan kubu yang kalah dan tidak puas di Pilpres 2019. "Kalau tidak puas, yang namanya kalah ya, mesti tidak puas. Tidak ada yang kalah itu puas, tidak ada. Kalah itu pasti nggak puas, kalau ada kecurangan, laporkan ke Bawaslu. Kalau yang lebih besar, sengketa, sampaikan ke MK (Mahkamah Konstitusi), ini kan mekanisme menurut konstitusi," ujar Jokowi di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Mantan gubernur DKI ini pun meminta masyarakat agar bisa menahan diri serta tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. "Mekanisme itu sudah disepakati bersama-sama di DPR, semua fraksi ada semua, semua partai ada, jangan aneh-aneh lah," kata Presiden Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu mengaku, hingga saat ini tidak pernah memantau real count KPU di dalam website resminya. "Ndak (memantau), tahu-tahu nanti ditetapkan, kan sudah jelas," ucap Jokowi sambil tersenyum.

Baca juga : Banyak Memakan Korban, Komisi II DPR RI Pasti Akan Merevisi Undang-Undang Pemilu

Oleh karenanya, Presiden Jokowi meminta kepada semua pihak agar menghormati apapun keputusan KPU pada hasil Pemilu Serentak 2019.

“Kita ini sudah menyelenggarakan pemilu bukan sekali dua kali kan? Dan prosesnya itu sudah jelas, 17 April yang lalu rakyat sudah berkehendak, sudah memutuskan, ya kan setelah itu ada proses, proses penghitungan. Prosesnya itu semua diikuti karena semua proses demokrasi seperti itu kalau sudah dihitung oleh KPU, yang menang sudah ditetapkan ya itulah keputusan dari penyelenggara pemilu yaitu KPU," tandas Presiden Jokowi.

Sementara, Cawapres 02 Sandiaga Uno justru meminta aparat keamanan untuk tidak berlebihan saat menanggapi aksi demo pengumuman hasil pemilu pada Rabu (22/5) besok. Mantan wagub DKI Jakarta ini mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi yang disampaikan masyarakat sebagai warga negara.

"Imbauan tentunya tetap ada dan dalam koridor hukum, taat konstitusi dan para aparat jangan terlalu berlebihan karena masyarakat ini masyarakat yang cinta damai," kata Sandi.

Baca juga : Dituding Curang, KPU Pastikan Terus Transparan

Sandi juga meminta para peserta aksi tidak mudah terprovokasi. "Untuk para pendemo pastikan kegiatan ini damai, tidak anarkis, provokatif, tidak mengintimidasi. Tapi sampaikan apa yang disuarakan masyarakat yaitu pemilu yang jujur dan adil," pesan dia.

Alasan Sandi mengerahkan para pendukungnya ke jalan, tak lain karena merasa pihaknya dicurangi di Pilpres 2019. "Saya sampaikan kita harus kawal sehingga pemilu jujur dan adil. Saya ingatkan tadi emak-emak dan korcam untuk mereka menjaga kedaulatan rakyat," tandas Sandi.

Oleh sebab itu, ia meminta KPU selaku penyelenggara untuk mendengar aspirasi dan tuntutan masyarakat terkait kecurangan yang terjadi saat Pemilu 2019. "Kita berharap di beberapa hari ke depan penyelenggara pemilu bisa melakukan perbaikan supaya tuntutan masyarakat itu bisa terealisasi dan aksi-aksi ini adalah bagian dari demokrasi kita," tutur Sandi.

Dikonfirmasi terpisah, Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan memastikan partai berlambang mercy bakal absen dalam aksi massa tanggal 22 Mei 2019. "Saya pastikan dari Partai Demokrat nggak ikut itu," kata Hinca saat dikonfirmasi, Senin (20/5).

Baca juga : Aktivis 77/78: People Power Bukan untuk Ambisi Pribadi

Jika demo tersebut beralasan adanya kecurangan dalam pemilu, Hinca menyarankan kubu Prabowo-Sandi agar memilih jalur konstitusional melalui pengaduan kepada Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. "Selama ini Demokrat mendukung penuh pelaporan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan BPN Prabowo-Sandi kepada Bawaslu, karena itu adalah jalur yang konstitusional," tegas Hinca. (DED)