LampuHijau.co.id - Anggota DPRD DKI Jakarta, melalui Komisi B, mendesak Pemprov DKI Jakarta agar memberi sanksi tegas kepada operator Bus Transjakarta. Hal ini, terkait kecalakaan Bus Transjakarta yang menabrak pos polisi di depan Mall PGC Jakarta Timur (Jaktim), Kamis (2/12).

"Saya kira wajib ya operator Bus Transjkarta diberi saksi tegas agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi,"ujar Nur Afni Sajim, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Menurut Afni, kecelakaan yang menimpa Bus Transjakarta sudah sering terjadi. Dan ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pihak operator. Afni pun menekankan, jangan ada permainann dari pihak Transjakarta untuk perekrutan operator Transjakarta.

Baca juga : Ketua DPD RI Minta Pemerintah Siapkan Strategi Gencarkan Wisata Edukasi Budaya

Buat persyaratan yang profesional, kalo perusahaan operator tidak mampu tidak boleh ada lobi-lobi dalam hal itu. Dikatakannya, dirinya sering teriak, soal perekrutan pengemudi jangan sembarangan harus benar-benar selektif.

Sebab bus ini berbahan bakar gas, beda dengan bus-bus biasa. “Sopir metro dijadiin pengemudi Transjakarta, ya pantas aja nabrak mulu,” lorohya. Selain kemampuan berkendara, perekrutan pengemudi juga harus mempertimbangkan kesehatan.

“Pengidap epilepsi kok bisa jadi sopir Transjakarta. Ini pasti ada permainan dalam perekrutan,” beber dia merujuk kasus tabrakan Transjakarta yang menewaskan dua orang pada 25 Oktober 2021 lalu.

Baca juga : Harga PCR Masih Melambung, DPR RI Minta Polisi Tindak Tegas Penyelenggara yang Curang

Politisi Partai Demokrat DKI Jakarta ini pun meminta agar subsidi untuk transportasi publik atau public service obligation (PSO), khususnya untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), diaudit.

Sebab Transjakarta terus bermasalah. Padahal, lanjutnya, dalam Rancangan APBD tahun 2022 ada penambahan anggaran untuk subsidi hingga Transjakarta menerima sebesar Rp 3,27 triliun.

Angka itu memang lebih kecil dari yang diusulkan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Dishub DKI mengusulkan sebesar Rp 4,56 triliun. Penambahan subsidi tersebut agar pelayanan Transjakarta semakin prima. “Tapi nyatanya malah bermasalah terus. Dan ini pasti karena memang dalam pengelolaannya ada masalah,”imbuhnya.

Baca juga : Komisi B Minta Pemprov DKI Segera Buka Tempat Hiburan

Afni pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan, audit keuangan Transjakarta. Sebab kata dia, banyak armada Transjakarta yang kurang terpelihara. “Banyak bus Transjakarta yang KIR-nya mati, jarang ganti oli,” pungkasnya. (DTR)