LampuHijau.co.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen mengatakan, ancaman varian Covid-19 yang bernama Omicron mulai menimbulkan keresahan dan kegelisahan baru di tengah masyarakat, terlebih menjelang perayaan Natal dan tahun Baru 2022. Untuk itu, pemerintah diminta segera memberikan sosialisasi terkait varian baru ini.

“Saya cukup lumayan membicarakan Omicron ini di warung-warung kopi, kemudian di wedangan-wedangan, dan sempat juga mendengarkan dan merasakan bagaimana kegelisahan masyarakat kecil, ketika kemudian muncul isu-isu baru terkait covid-19,” ungkapnya dalam Dialektika Demokrasi dengam tema ‘Antisipasi Varian Omicron Jelang Nataru 2021, di Media Center, MPR/DPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2021).

Menurutnya, pemerintah harus segera memberikan sosialisasi ataupun keterangan yang cukup mudah dan bisa diterima oleh masyarakat terkait Omicron. “Karena kita tahu varian Omicron ini varian yang relatif masih baru, maka pola transmisi, angka kesakitan, angka kesembuhan, dan pemberian efektivitas vaksin, reaksi terhadap obat, itu juga masih belum bisa diketahui secara komprehensif.

Kalau saya baca keterangan para ahli juga, saya pribadi masih belum bisa cukup menangkap secara mudah, apalagi masyarakat awam,” tutur pria yang akrab disapa Gus Nabil ini.

Baca juga : Agar Kuat dan Dapat Kesetaraan Hak, Pakar: DPD RI Harus Ambil Langkah Tegas dan Mainkan Kartunya

Kemudian untuk menghadapi Omicron, Politikus PDIP ini meminta pemerintah dan masyarakat untuk kembali memperketat protokol kesehatan (prokes). Pasalnya, prokes, dikatakannya, menjadi jurus yang paling ampuh. “Karena, kalau vaksin ini menurut saya adalah jurus ampuh yang kedua. Jurus ampuh yang paling pertama adalah protokol kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga harus bisa memperkuat pintu-pintu masuk ke wilayah Indonesia. Termasuk kita semua untuk menahan atau berpuasa dulu untuk tidak masuk dan keluar negeri. “Kita juga belum bisa menutup pintu masuk dari luar negeri. Tidak hanya Afrika Selatan sebagai negara asal virus Omicron, namun bagaimana kita bisa sedikit berpuasa terlebih dahulu untuk tidak menerima WNA maupun WNI yang dari luar negeri,” terangnya.

Kemudian, lanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, bagaimana pemerintah bisa menggencarkan skrining di tengah-tengah masyarakat untuk menghindari adanya kemunculan atau kenaikan angka positif Covid-19.

“Koordinasi antar stakeholder seluruh Kementerian dan Lembaga terkait juga sangat penting dilakukan. Betul-betul seragam, seirama. Jadi, jangan sampai menteri A bilang apa, menteri B bilang apa, maka yang bingung masyarakat,” tambahnya.

Baca juga : Jamaah Indonesia Belum Bisa Umrah, DPR: Pemerintah Harus Lakukan Lobi Tingkat Tinggi

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, yang hadir secara virtual mengatakan, Omicron secara normatif ini bukan hal baru. Bahkan, ia mengatakan, kita sudah punya pengalaman baik dari varian Wuhan maupun pada varian Delta gelombang 1 dan 2.

“Pintu masuk negara kita itu menjadi tempat dimana kita mesti benar-benar memastikan bahwa karantina dan bagaimana penanganan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan, berdasarkan pengalaman gelombang kedua, ternyata regulasi dan aturan, kebijakan dari KPCPEN gabungan banyak pihak tidak berjalan baik di lapangan.

"Ada bapak Airlangga Hartato, Luhut Pandjaitan, Erick Tohir, Mendagri, dan Menkes, Kepala BNPB itu, ternyata kebijakan di atas itu tidak berjalan baik ke lapangan. Karena, di lapangan itu teman-teman yang di bawah itu tidak konsisten atau tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya,” jelasnya.

Baca juga : Dorong Penyelesaian Persoalan KPK, Korpus DEMA: Pemerintah Harus Tegas Tegakkan Hukum

Sementara untuk Omicron ini, dikatakannya, harus tegas, dan tepat. Kemudian, harus menggunakan PCR yang kategorinya terbaik. “Mereka harus benar-benar dicek. Apabila dia positif (WNI/WNA-red), dicek selain virusnya masuk dalam kategori yang mana, sehingga kita bisa tahu bagaimana pelacakan terkait dengan penanganan soal teman-teman yang terkena Omicron ini.

Semua petugas di lapangan, baik itu dari KKP, Imigrasi, TNI/Polri, dan BNPB, semuanya betul-betul berjalan dengan sistem di lapangan, tidak boleh ada lagi toleransi dalam bentuk apapun bagi pelaksanaan kita di lapangan,” pungkasnya. (Asp)