LampuHijau.co.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) belakangan ini banyak yang terlibat dan terpapar dalam faham radikalisme, serta aksi korupsi. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme, dinilai penting sebagai benteng bagi ASN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Demikian yang diungkapkan oleh Anggota MPR RI dari Kelompok DPD, H. Fachrul Razi, dalam diskusi yang bertema “Memperkuat Wawasan Kebangsaan di Kalangan ASN” di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Baca juga : Lurah Utan Panjang: Ambil Bansos Nggak Lagi Pakai Sertifikat Vaksin

Menurutnya, kesemuanya itu ada pada proses rekrutmen dari ASN yang harus dievaluasi. “Ketika ASN itu sudah memahami apa itu wawasan kebangsaan, apakah itu ideologi Pancasila, maka tidak ada lagi persoalan-persoalan yang kita dapatkan selama ini,” tuturnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, temuan di Komite 1, ada dua hal yang mengakibatkan seseorang menjadi pekerja di dalam struktur pemerintah (ASN). Pertama, karena pertolongan Tuhan, dan yang kedua adalah pertolongan orang dalam.

Baca juga : Terima Surat Penggusuran, Warga Mendal Merasa Terzalimi

“Jadi, kalau tidak ada orang dalam maka kita tidak akan masuk bekerja di dalam dan sebagainya. Berawal dari pegawai honorer, kemudian tenaga kontrak, lalu menjadi pegawai negeri, itu ada proses transaksional di sana. Pada proses politik yang dibangun bargaining, mohon maaf itu juga masih melakukan praktek-praktek seperti itu,” jelas Senator asal Aceh ini.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR RI H. Zulkifli Hasan mengatakan, ASN sebagai birokrasi dalam berbangsa akan menentukan arah kita ke depan. “Oleh karena itu, birokrasi ASN untuk jadi ASN itu apa, mesti tahu dia, karena disumpah, untuk menjadi eselon satu, dua, dan seterusnya itu kan disumpah. Taat kepada peraturan perundang-undangan, taat kepada konstitusi. ASN bekerja untuk melayani negara dan rakyat,” terangnya.

Baca juga : Dicerai Suami Karena KB 3 Bulan, Kesal Nggak Bisa Gituan Karena Istri Haid Terus

Menurut Politikus PAN ini, dalam 23 tahun reformasi ini para ASN itu kurang dibekali wawasan kebangsaan. “Nggak seperti dulu, contoh yang bagus mestinya kita tidak tinggalkan, kita perkuat tetapi ini kita tinggalkan,” tambahnya.

Sementara diungkapkan Zulkifli, jika dulu mengambil inisiatif untuk meminta Presiden membentuk kembali lembaga yang sekarang dinamakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). “Cuma dalam perjalanannya, BPIP ini juga tidak sesuai dengan kita harapkan. Harusnya, BPIP membuat konsep, bahan agar melatih-pelatih untuk membina para ASN,” pungkasnya. (Asp)