LampuHijau.co.id - Anggota Komisi VIII DPR, Maman Immanulhaq mengatakan, selaku tuan rumah penyelenggara ibadah haji dan umrah, Pemerintah Arab Saudi melakukan berbagai langkah dan startegi kebijakan. Salah satunya adalah mengubah standar penyelenggaraan umrah yang tidak lagi menggunakan standar penyelenggaraan haji, tetapi menggunakan standar penyelenggaraan pariwisata.

“Arab Saudi mengubah strategi untuk haji dan untuk umroh pada dua poin. Yaitu poin pertama adalah soal kesehatan, yang kedua adalah soal devisa,” ungkap Maman Immanulhaq dalam diskusi Dialektika Demokrasi ‘Menanti Kepastian Pemberangkatan Jamaah Haji dan Umroh Indonesia’ di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Baca juga : Di Tengah Pandemi, DKI Jamin Kecukupan Pangan Mustahik

Hal itu disampaikan Maman, berkaitan dengan keputusan pemerintah Arab Saudi yang telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI terkait pertimbangan pembukaan umrah untuk jamaah Indonesia. Dampak dari perubahan strategi kebijakan itu, sambung Maman, maka akan terjadi kenaikan biaya keberangkatan umrah. Kenaikan biaya itu karena banyak tahapan yang harus dilakukan antara lain pemeriksaan bebas Covid-19, dan biaya-biaya lain berkaitan dengan jaminan dari Arab Saudi dari upaya mencegah lonjakan penularan virus corona.

“Itu memang standarnya high standard. Dia (Pemerintah Arab Saudi) tidak ingin menerima jamaah umroh lalu nanti tiba-tiba mengalami lonjakan Covid-19 seperti yang terjadi di Eropa sekarang, termasuk juga waktu peristiwa keagamaan mandi di Sungai Gangga dari temen-temen Hindu di India,” terang politisi Partai PKB ini.

Baca juga : Gudang Penimbunan Obat Covid-19 Digerebek, Ketua Komisi III DPR: Polri Harus Terus Bergerak dan Tindak Tegas Para Mafianya

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI, Jhon Kenedi Aziz berharap, tahun depan Indonesia bisa memberangkatkan calon jemaah haji dan umroh setelah dua tahun sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. “Saya berharap tahun 2022 calon jamaah haji Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji, mohon doa dan dukungan masyarakat,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Terkait dengan itu, dia mengatakan bahwa pihaknya pada Desember atau awal Januari tahun depan, akan membentuk Panitia Kerja Badan Penyelenggaran Ibadah Haji (Panja BPIH). Setelah terbentuk, katanya, pihaknya akan melakukan kunjungan untuk melihat kesiapan pemerintah, khususnya terkait kesiapan transportasi udara dan darat. Termasuk kesiapan penginapan dan transportasi ketika jamaah calon haji sudah berada di tanah suci (Arab Saudi).

Baca juga : Bidang Tenaga Kerja, Pemprov DKI Segera Wujudkan Keberpihakan kepada Disabilitas

“Panja Haji ini, tentu kita akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pihak penerbangan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, dan sejumlah lembaga terkait lainnya,” tandasnya. (Asp)