LampuHijau.co.id - Banyak kalangan yang beranggapan negatif terhadap Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Namun, Ketua Panitia Kerja Badan Legislasi RUU TPKS DPR Willy Aditya coba menepisnya dan meyakinkan, jika perundangan itu tidak akan melegalkan praktik seks bebas serta perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Menurutnya, RUU TPKS fokus pada penanganan kekerasan seksual yang kehadirannya akan menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual dalam memperoleh keadilan. “Ini bukan RUU yang melegalisasi seks bebas, bukan melegalisasi LGBT,” kata Willy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bahkan, dirinya mengaku heran dengan langkah sejumlah pihak yang melempar opini negatif kepada RUU TPKS. Pasalnya, menurutnya, opini itu tidak memiliki dasar data yang jelas dan melupakan nasib korban yang kerap mendapatkan perlakuan tak adil dari undang-undang yang ada saat ini.

Baca juga : Baleg DPR: RUU TPKS Bakal Diputuskan Nasibnya Akhir Bulan Ini

“Jangan kemudian kita terus-terusan terjebak dengan agitasi kosong politik yang mengaduk-aduk emosi kita yang seolah-olah undang-undang ini bejat. Kita lihat siapa yang sebetulnya bejat,” tegas Willy.

Selain itu, Willy juga menjelaskan, RUU TPKS tak mencantumkan persetujuan seks atau sexual consent. Dikatakannya, RUU TPKS berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, yang mencantumkan soal sexual consent.

“Itu mispersepsi, nanti teman-teman bisa lihat, kita tidak memuat sexual consent sama sekali,” terangnya.

Baca juga : Mal Pelayanan Publik Bakal Dibangun di Lahan Eks Pasar Inpres Subang

Seperti telah diinformasikan sebelumnya, Baleg DPR akan memutuskan nasib RUU TPKS pada akhir bulan ini, tepatnya 25 November 2021. Di mana saat ini RUU TPKS masih dalam penyusunan naskah.

Willy juga berharap, RUU TPKS bisa segera disahkan menjadi rancangan regulasi atas inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR.

Sementara Politikus Partai NasDem itu juga menyampaikan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan lebih dari 100 organisasi terkait RUU TPKS. “Kami di Baleg dalam rangka penyusunan naskah RUU TPKS, itu sudah berproses dan kami anggap sudah cukup lah ya. Ini masih panja (panitia kerja) sekarang, kami akan putuskan di Baleg pada 25 November dan semoga bisa dibawa ke Rapat Paripurna terdekat,” tandasnya. (Asp)