LampuHijau.co.id - Ketua MUI Jabar KH. Rachmat Syafei mengomentari rencana unjuk rasa bertajuk people power usai menghadiri pertemuan ulama, habib, dan pimpinan pondok pesantren se-Jabar yang digelar di Jalan Peta, Kota Bandung, kemarin.

Ia meminta, masyarakat menghindari segala bentuk provokasi sekaligus tidak terpancing untuk melakukan aksi inkonstitusional, apalagi tindakannya mengarah pada bughot atau pemberontakan. MUI bisa saja mengeluarkan fatwa haram terhadap gerakan people power karena jika memenuhi unsur bughot.

Baca juga : Jaga Kekompakan, Polres Indramayu Gelar Buka Puasa Bersama Jurnalis

“(People power) Jangan diikuti dan itu hanya menggiring masyarakat untuk terbawa arus. Karena, people power dalam sistem kenegaraan itu mengganggu pemerintahan yang sah, bisa mengarah pada bughat, dalam fikih artinya memberontak,” terangnya.

"Artinya, people power bisa dikenai fatwa haram karena dalam fiqih masuk kategori bughat yang artinya menggulingkan pemerintahan yang sah. Bughat itu dilarang, haram dan harus diperangi,” ujarnya.

Baca juga : GMTPC Desak Pemilu Jurdil dan Tolak Kecurangan

Senada, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut, Jawa Barat juga memfatwakan haram rencana people power, dengan tujuan makar untuk mengganti pemerintahan yang sah. “Jangan melakukan hal yang inkonstitusional apalagi tujuannya untuk hal bathil,” ujar Ketua MUI Garut KH. Sirojul Munir, selepas acara Multaqo Ulama, Habib, Pimpinan Pondok Pesantren, dan Cendekiawan Muslim Kabupaten Garut.

Sementara, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Sufahriadi mengatakan, sejauh ini wilayah hukumnya dalam keadaan kodusif usai rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang digelar di KPU Jabar. Situasi ini harus dijaga oleh semua dengan tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum. Semua masyarakat Jabar diminta untuk menunggu dan mempercayakan kepada KPU terkait hasil akhir dari Pemilu 2019.

Baca juga : Ancaman People Power Amien Rais Dinilai Kayak Bocah Merengek Minta Mainan

Ia mengingatkan, pesta demokrasi digelar selama lima tahun sekali. Untuk itu, jangan sampai hal ini bisa membuat hubungan antar masyarakat renggang. “Saya mengimbau kepada masyarakat Jawa Barat, tak usah ikut-ikut people power yang ke Jakarta. Kita di sini Jawa Barat jaga Jawa Barat aman kondusif dan kita menerima apa hasilnya nanti keputusan akan tetap menjaga Jawa Barat nanti,” katanya usai acara silaturahmi dengan para BEM mahasiswa se-Jabar, di Hotel Elroyale, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Rabu (15/5).

Seperti diketahui, pernyataan people power menyeruak pasca pemungutan suara pada 17 April. Kondisinya makin memanas pasca calon presiden Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil pemilu, padahal pengumuman resmi hasil pemilu baru digelar pada 22 Mei. (LHTJ/PJ)