LampuHijau.co.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut positif peluncuran Pasar Rakyat Syariah di Pasar Kronong, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Menurut LaNyalla, pasar yang diluncurkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, merupakan terobosan untuk menggerakkan ekonomi.

Pasar Rakyat Syariah di Pasar Kronong, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Baca juga : Berujung Damai, Kuasa Hukum Formosa Residence Apresiasi Putusan Pengadilan Niaga Medan

"Selama pandemi ada penurunan omzet dari para pelaku usaha. Makanya segala cara untuk membangkitkan ekonomi harus kita dorong dan support. Kita harus bangkit mengatasi persoalan yang ada serta harus tumbuh dengan inovasi-inovasi," kata LaNyalla, Senin (1/11/2021).

Pasar yang menjadi pilot project tersebut, diharapkan memiliki dampak positif bagi perdagangan. Karena transaksinya menerapkan konsep syariah.

"Saya kira pola itu akan berbuah positif, mengingat transaksi yang dilakukan juga berdasar ketentuan bermuamalah yang baik. Yakni mengutamakan kejujuran dari segi kualitas maupun kuantitas serta kebersihan barang," tegasnya.

Baca juga : Hadiri Bekasi Innovation Week 2021, Ketua DPRD Apresiasi Peningkatan Pelayanan Publik

"Pasar syariah dapat menjadi alternatif masyarakat berbelanja serta dapat diyakini kehalalan dalam bertransaksi," ucap Senator asal Jawa Timur itu.

Harapan lainnya, pasar berkonsep syariah juga mampu memicu pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan produksi UMKM seperti kerajinan tangan, batik, konveksi makanan dan minuman dan produk lainnya.

"Di pasar-pasar syariah perlu disediakan gerai bagi UMKM lokal, sehingga pemasaran dan promosi tetap berjalan walaupun masih dalam masa pandemi," katanya.

Baca juga : Ketua DPD RI Serap Aspirasi Para Perangkat Desa Saat Reses di Jatim

LaNyalla mengingatkan di masa sekarang sisi ekonomi dan sisi kesehatan harus mendapat perhatian seimbang. Namun tak boleh dikesampingkan adalah dalam implementasinya tetap memperhatikan protokol kesehatan. (DRS)