LampuHijau.co.id - Sebelumnya, KPU RI yang merasa geram dan menantang BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, untuk berani buka-bukaan soal tudingan data kecurangan di Pilpres 2019 di Rapat Pleno di KPU pada 20-22 Mei 2019. Kini, giliran TKN Jokowi-Ma'ruf Amin yang menuntut kubu 02 untuk hadir pada rapat pleno.

TKN Jokowi-Ma'ruf meminta BPN berani datang dan menunjukkan sikap dewasa dalam berpolitik. Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menantang BPN Prabowo-Sandi memaparkan data kecurangan Pilpres di KPU. "Saya tantang 02 di pleno KPU, kalau nggak berani mereka pengecut," tantang Arya saat jumpa pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Menurut politisi Partai Perindo tersebut, pleno tingkat nasional yang digelar pada tanggal 20 sampai 22 Mei itu merupakan waktu yang tepat untuk membuktikan tuduhan Pilpres 2019. Jika ada dugaan kecurangan dan BPN punya data, Arya mempersilakan mereka untuk membeberkan itu di pleno. Bahkan katanya, TKN siap mengerahkan seluruh komponen yang diperlukan.

"Kalau kamu berani adu data, kamu bawa itu ke KPU," tantangnya lagi.

Baca juga : Jelang 22 Mei, Kepolisian Siapkan Empat Lapis Pengamanan di KPU

Arya menilai, membedah data C1 yang dimiliki TKN dan BPN di KPU sangat proposional. Sebab, ketika ada data yang meleset langsung bisa dikonfirmasi dengan data milik KPU. Ia juga menyebut pembuktian data di KPU sebagai solusi terbaik mengatasi polemik terkait dugaan kecurangan.

"Kalau mereka bisa buktikan ke KPU data mereka benar, nggak perlu sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tandas Arya.

Sementara, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf lainnya, Ace Hasan Syadzily meyakini capres nomor urut 02 itu sebenarnya tak memiliki bukti kecurangan. Sehingga wajar, kalau Prabowo memutuskan tak membawa hasil Pilpres 2019 ke MK.

"Ini bisa jadi disebabkan karena dua hal. Pertama, karena memang mereka tidak memiliki bukti yang cukup tentang klaim kecurangan tersebut, sehingga khawatir ditolak kembali oleh MK, seperti yang terjadi pada Pilpres 2014. Atau kedua, memang mereka tidak memiliki sikap mental yang tidak siap kalah sehingga selalu membangun narasi kecurangan agar tidak kehilangan muka di depan para pendukungnya," sambung dia.

Baca juga : DPRD Kota Bekasi Gelar Sidang Paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2018

Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan, Prabowo semestinya menghormati siapapun yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 22 Mei sebagai pimpinan sah rakyat Indonesia. Lebih lanjut, kata Ace, protes terhadap hasil Pemilu 2019 yang sah sebaiknya tak perlu mengatasnamakan rakyat.

"Sekali lagi, seharusnya mereka menyadari bahwa people power itu ya, tanggal 17 April itu di mana 81 persen rakyat Indonesia telah menjatuhkan pilihannya dalam pemilu. Hormati dan terima pilihan rakyat itu. Di luar itu, tak seharusnya mengatasnamakan rakyat, apalagi mengklaim kedaulatan rakyat," tegasnya.

Dihubungi terpisah, Rohaniawan Benny Sesetyo meminta Prabowo-Sandi berjiwa ksatria dalam menerima hasil Pemilu 2019. "Setiap paslon kan sudah menyatakan siap kalah dan menang. Pada awal mencalonkan diri, Prabowo-Sandi mempercayai penyelenggara pemilu. Menjelang pengumuman, masing-masing paslon harus memiliki keberanian menjadi ksatria, budaya itu yang penting," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, kemarin.

Seperti diketahui, pada Selasa lalu, Prabowo menyatakan, pihaknya menolak hasil Pemilu 2019 yang menurut dia penuh dengan kecurangan. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyampaikan, ada tujuh kelompok masalah pada pemilu, yaitu pelanggaran kampanye, undangan pemilih, penyelenggara dan aparat, pencoblosan, penghitungan, daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah, serta input data. Mengenai hal itu, menurut Benny, jika memang ada indikasi kecurangan, seharusnya pihak BPN membuktikan fakta dan data yang valid, bukan asumsi.

Baca juga : Polisi Endus Gerakan People Power, Tapi Jumlahnya Kecil

"Maka, sebenarnya ketika dia (Prabowo) mencalonkan diri ya, mental kenegarawanan harus sudah ada,” ucap Benny. (DED)