LampuHijau.co.id - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, untuk menghindari politik identitas pada pilpres 2024 mendatang, salah satunya dengan memunculkan lebih dari 2 pasangan Capres dan Cawapres.

Menurutnya, jika minimal ada 3 pasangan calon pembelahan di tengah masyarakat seperti yang sebelum-sebelumnya tidak akan terjadi.

“Kalau dilihat dari posisi jumlah presidensial threshold 20% minimal atau 3 pasangan calon. Kalau besok terjadi dua pasangan calon, saya yakin politik identitas akan terjadi. Karena nanti akan ada pembelahan antara calon presiden yang menggunakan isu agama, isu etnis, maupun isu menjatuhkan salah satu karena terjadinya dua kubu,” tuturnya secara virtual dalam diskusi 4 Pilar MPR RI bertema 'Merawat Persatuan dan Menolak Politik identitas Menjelang Pilpres 2024', di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Baca juga : Polisi Gelar KRYD Antisipasi Pungli dan Aksi Premanisme di Kabupaten Subang

Meskipun dikatakannya, tidak menutup kemungkinan bahwa pilpres 2024 juga hanya akan diikuti satu pasangan calon. “Tidak menutup kemungkinan, karena dampak dari pandemi ini memaksa partai-partai dapat bersatu menemukan calon siapa yang paling baik untuk mengatasi keadaan. Meskipun ini mungkin jauh dari kemungkinan yang ada,” terang politisi PKB itu.

Oleh karena itu, dirinya yang juga selaku pengurus PKB mengungkapkan akan menyiapkan pilpres ini agar tidak terjadi politik identitas. “Dengan melakukan upaya-upaya dengan terbentuknya poros lebih banyak, minimal 3 poros dan PKB berupaya untuk meminpin satu poros,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota MPR RI F-PAN, Guspardi Gaus mengatakan, pelaksanaan pileg, pilkada, dan pilpres selama ini harus menjadi referensi ke depan bagi seluruh elemen bangsa untuk merawat persatuan.

Baca juga : Ini Alasan DPR RI Bakal Revisi Ulang Jadwal Pemilu 2024

"Karena bagaimanapun yang namanya perhelatan tidak ada piring yang tidak pecah, dan gelas yang berserakan Untuk itu, kita kemas kembali dan satukan. Dan, itu bagian dari wahana demokrasi yang wajar-wajar saja,” ujarnya.

Sementara Pakar Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, politik identitas yang ada di Indonesia, baik dalam konteks daerah maupun daerah, isu agama yang dimunculkan.

“Jadi, kalau kita ingin menjadi orang yang demokrasi dan negarawan, maka harus menjaga politik identitas agar tidak kebablasan dan dikelola dengan baik. Itu menjadi keniscayaan,” tandasnya. (Asp)