Pembentukan Haluan Negara, Bamsoet: Perlu Revitalisasi Lembaga yang Inklusif

Senin, 18 Oktober 2021, 16:58 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, dalam konteks pembentukan haluan negara revitalisasi lembaga perwakilan yang inklusif, dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), perlu dilakukan. Hal itu dikatakannya, agar Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat dimusyawarahkan oleh perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia.

“Dalam konteks urgensi PPHN, demokrasi permusyawaratan yang diikhtiarkan para pendiri bangsa, memiliki basis teoritis yang kuat. Implikasinya pelembagaan permusyawaratan di dalam negara demokrasi Indonesia, menistayakan adanya perwakilan yang mampu menghimpun kehendak dan aspirasi dari dan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” tuturnya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) MPR RI dengan tema 'MPR sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif' di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/10/2021).

Berita Terkait : Polres Subang Salurkan Bantuan Tunai Dari Pemerintah Pusat kepada PKLWN

Selain itu, politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, permusyawaratan mengenai Haluan Negara dapat menjadi ruang bersama perwakilan seluruh rakyat dalam merumuskan kaidah penuntun yang berisi arahan-arahan dasar yang bersifat ideologis dan strategis teknokratis.

“Untuk menghimpun sebesar-besarnya kepentingan rakyat dalam membangun negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945,” tambahnya.

Berita Terkait : Cegah Penularan Omicron, DKI Periksa 39 Orang yang Kontak Erat

Namun, merujuk pada kehidupan ketatanegaraan hari ini, pertanyaan yang mengemuka adalah dilihat dari perspektif komposisi keanggotaan yang ada saat ini. Beberapa pertanyaan tersebut diungkapkan Bamsoet, antara lain; apakah MPR sudah dipandang memadai sebagai perwakilan serta pelembagaan permusyawaratan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia? Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah dalam sistem politik dan ketatanegaraan yang digunakan di Indonesia saat ini, apa saja alternatif perubahan yang dapat dilakukan dan saran hukum dimungkinkan untuk mewujudkan MPR sebagai lembaga permusyawaratan yang inklusif?

“Pertanyaan terakhir yang baru saya baca tadi pagi, hasil diskusi hasil para profesor guru besar UGM, apakah kita hari ini masih menjalankan undang-undang dasar ’45 atau sudah berubah menjadi 2002?Karena, nilai-nilai nafas Pancasila menurut mereka, tidak lagi merepresentasikan nilai-nilai pancasila dengan liberalisme yang sangat luar biasa. Itu hasil diskusi para profesor UGM kemarin, bisa di lihat di Google diakses, jadi bukan pendapat saya,” paparnya.

Berita Terkait : Melalui BAZNAS, BPKH Bantu Renovasi dan Pengadaan Sarana Masjid

Sementara melalui FGD yang dihadiri Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnarki, Staf Ahli Menteri PPN/ Ka. Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadiawati, serta Asosiasi Politik Indonesia Moch. Nurhasim, Bamsoet berharap, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dikaji secara mendalam.

“Melalui forum group discussion hari ini, kiranya pertanyaan-pertanyaan tersebut serta aspek lain terkait pemaknaan MPR sebagai lembaga permusyawaratan yang inklusif kiranya dapat kita kaji secara komprehensif dan lebih mendalam,” pungkasnya. (Asp)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal