LampuHijau.co.id - Pengangkatan 21 penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi penyidik, kembali dikritik. Sebab, dinilai terdapat persekongkolan jahat dari keputusan tersebut.

"Aneh tapi nyata, sistem perekrutan penyidik saja kalah dengan sekolah dasar (SD). Ada gelagat aneh, KPK hendak dibuat kerajaan dan ada dugaan konspirasi jahat di balik pengangkatan penyidik tanpa tes tersebut," ujar koordinator aksi Barisan Penegak Keadilan (BPK) Ahmad, kala berunjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Baca juga : Pengangkatan 21 Penyidik KPK Dinilai Tanpa Seleksi Ketat

Seharusnya, kata Ahmad, ada seleksi ketat sesuai regulasi dalam pengangkatan penyidik KPK. Karenanya, BPK tak ragu mensinyalir ada upaya 'penyingkiran' penyidik KPK asal Polri dari kebijakan itu. Apalagi beredar kabar jika salah satu penyidik senior KPK, diduga terafiliasi dengan partai politik.

"Bagaimana implementasinya di lapangan jika proses perekrutannya tanpa tes? Atau jangan-jangan benar ada upaya untuk menyingkirkan penyidik Polri profesional dari KPK," tudingnya.

Baca juga : KPK Diminta Tak Lupakan Jasa Penyelidik dan Penyidik Polri

BPK percaya, hasil dari pengangkatan penyidik tanpa tes sesuai standar, berpengaruh terhadap kinerja KPK. Profesionalisme seperti kualitas penyidik lembaga antirasuah, diprediksi bakal menurun. Karenanya, BPK mendesak pimpinan KPK turun tangan dengan mengambil tindakan tegas.

"Persoalan ini jangan anggap remeh. Salah orang bisa bahaya kalau penyidiknya asal-asalan. Pastinya ini nanti berdampak pada penegakan hukum pemberantasan korupsi. Kami mendesak agar Agus Rahardjo berani mengeksekusi penyidik KPK yang terafiliasi gerakan politik," tandas Ahmad. (RIZ)