LampuHijau.co.id - Lembaga survei Media Survei Nasional (Median) dalam rilisnya pada Kamis (30/9/2021) lalu, mengungkapkan bahwa 46,4 persen responden di Indonesia masih percaya soal isu kebangkitan komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai, ketakutan akan kebangkitan komunisme di Indonesia seperti yang diungkap Lembaga Survei Median, ternyata tidak berhubungan dengan ideologi komunis. “Tetapi berhubungan dengan isu lain yang lebih bersifat politik, yaitu hegemoni geopolitik Cina,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘NKRI dan Ancaman Komunisme Dalam Dinamika Geopolitik, Membedah Survei Median September 2021, Kamis (7/10/2021).

Hegemoni Cina, dinilai Anis, berdampak biasa dan natural saja. Sebab, dalam 30 tahun terakhir, Cina secara aktif melakukan kampanye dan ekspansi, sehingga memungkinkan persepsi itu terbentuk.

“Kalau kita melihat bahwa 46,4% dari populasi kita, percaya tentang isu ini di tengah situasi krisis global. Itu menunjukkan bahwa persepsi publik sekarang dipengaruhi oleh banyak sekali operasi politik dan media,” teterangnya.

Menurut Anis, operasi tersebut dijalankan oleh kekuatan-kekuatan global yang tengah bertarung saat ini. “Ini berbarengan atau bersamaan, ketika Amerika secara resmi mendeclaire Cina sebagai musuh mereka. Artinya opini publik kita sekarang ini dibentuk oleh bagian dari operasi geopolitik,” jelasnya.

Baca juga : Atasi Konflik Palestina, Anis Matta Dorong Pertemuan Jokowi-Erdogan di Jakarta

Sedangkan ketakutan dan kecemasan publik, berdasarkan hasil survei sejak 2017 hingga 2021, yang angkanya terus mengalami peningkatan terhadap hegemoni Cina, sebenarnya adalah hal yang positif. Jika hal itu dipandang sebagai bagian dari survival instinct (naluri bertahan hidup) seperti takut digigit ular dengan menghindar. Sehingga bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah survival instinct publik ini menjadi energi kebangkitan di tengah konflik global sekarang.

“Supaya kita tidak lagi menjadi bangsa yang lemah, menjadi korban, menjadi collateral damage ketika ada kekuatan global yang sedang bertarung dan menjadikan wilayah kita yang seharusnya berdaulat, justru menjadi medan tempur mereka,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif MEDIAN Rico Marbun mengatakan, hegemoni Cina di Indonesia dan mesranya hubungan kedua negara, yang menyebabkan isu kebangkitan PKI atau komunisme kerap muncul setiap tahun, khususnya pada bulan September hingga Oktober.

“Cara berpikir mereka yang menganggap adanya hegemoni China di Indonesia, itu karena dianggap sama paralel dengan komunis gitu,” kata Rico.

Terkait hal ini, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta seluruh elemen bangsa Indonesia bisa move on dari masa lalu. Artinya, semua kejadian sejarah tidak lebih dari sekadar catatan lembaran kertas.

Baca juga : Safari Politik PKS Upaya Membangun Komunikasi demi Kepentingan Bangsa dan Negara

“Nggak boleh terus mengenang masa lalu. Tidak boleh terus sentimen begitu. Karena kalau itu yang terjadi kita tidak akan pernah maju,” katanya.

Lanjutnya, temuan survei Median itu adalah tugas berat semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa kekhawatiran terhadap kebangkitan komunisme tidak perlu lagi ada. “Berarti tugas kita masih berat sekali untuk membawa Indonesia ini maju. Apalagi lima besar di dunia, karena 46 persen umat Islam itu umumnya umat Islam katakan begitu masih berorientasi pada masa lalu yang sama sekali tak ada gunanya,” tandasnya.

Hal senada disampaikan pengamat politik & sosial budaya Rocky Gerung. Rocky menyebut, ideologi komunisme sudah kehilangan patronnya atau pendukungnya di dunia. Ia menilai, secara ideologi sebetulnya komunisme sudah selesai dalam sejarah. Namun, menurutnya, fakta membuktikan masyarakat Indonesia masih takut terhadap kebangkitan komunisme, karena adanya kecurigaan terhadap visi komunisme.

“Komunisme itu kehilangan patron di dalam proyek dunia, tapi kita masih takut. Berarti ada visi di komunisme yang buat kita curiga terus,” ujar Rocky Gerung.

Sementara mantan Dubes RI untuk Cina Mayjen TNI (Purn) Sudrajat meminta pemerintah untuk lebih waspada dalam meneken kerja sama atau kolaborasi dengan pemerintah Cina.

Baca juga : MPR Tolak Tuntutan PA 212 Bubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Terlebih baru-baru ini ada kebijakan baru yang telah diresmikan Cina yakni Local Currency Settlemen. Dalam kebijakan itu, untuk konteks perdagangan dengan Cina akan menggunakan mata uang Yuan dan Rupiah. Apalagi saat ini kerja sama Ekonomi Indonesia dan China terus meningkat.

“Kalau kedekatan ekonomi ini tidak dibarengi dengan pemahaman politik antara Indonesia dengan Cina, ini akan terjadi ketimpangan, justru akan negatif bagi kita,” pungkas Sudrajat. (Asp)