Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Pemerintah Arab Saudi diharapkan segera mencabut suspend dan memberi kesempatan kepada jemaah umrah Indonesia untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Namun, hal itu semua tergantung pendekatan dan lobi tingkat tinggi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Demikian yang diungkapkan Anggota Komisi VIII F-PKS, Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, dalam dialektika Demokrasi dengam tema “Arab Saudi Sudah Izinkan Umrah, Kenapa Indonesia Belum?”, di Media Center, MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/9/2021).
"Memang sebagaimana kita ketahui, pengambilan keputusan itu adanya di Saudi Arabia, di Kementerian Haji, dan di atasnya lagi tentunya adalah Raja. Karenanya, kami berkali-kali mengusulkan agar pihak pemerintah melakukan lobi tingkat tinggi untuk memperjuangkan aspirasi umat,” tuturnya.
Baca juga : Dorong Penyelesaian Persoalan KPK, Korpus DEMA: Pemerintah Harus Tegas Tegakkan Hukum
Menurutnya, aspirasi Komisi VIII, dari Fraksi apapun sangat mendukung bila pemerintah melakukan upaya yang lebih maksimal lagi. Berkomunikasi secara langsung dengan pihak Saudi Arabia.
“Dalam konteks ini tidak hanya cukup dengan kedutaannya tetapi langsung dengan antar menteri atau bahkan presiden. Dalam hal ini, bapak Jokowi kami mengusulkan agar bisa berkomunikasi langsung dengan pihak Raja Salman,” jelasnya.
Seperti diketahui, Saudi Arabia memang sudah membuka umrah tetapi dengan pengetatan-pengetatan dan juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Di mana ada empat negara yang dikenal sebagai pengirim jamaah umrah terbanyak di dunia, yaitu Turki, India, Mesir, dan Indonesia. Namun, negara-negara tersebut termasuk Indonesia belum juga diizinkan untuk mengirim jamaah umrahnya.
Kalau ukurannya terkait dengan vaksinasi, maka yang sudah vaksin terbesar adalah Turki sebesar 53%, Indonesia baru sekitar 18%, itu lebih tinggi dari pada India yang hanya 16 %. Sementara Mesir masih di bawah 10%.
“Jadi, kalau melihat kepada fakta ini, sesungguhnya pemerintah bisa menjadikan ini sebagai bagian dari diplomasi yang disampaikan. Bahwa di Indonesia vaksinasi sudah tinggi presentasinya,” tambah politisi senior dari PKS ini.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI F-PDIP, Rahmad Handoyo, mendukung penuh apapun langkah yang akan dilakukan agar jamaah umrah Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci. “Kami yang ada di Komisi IX tentunya mendukung penuh. Bahkan, tingkat keseriusan negara dalam rangka untuk mengawal umat kita untuk bisa sampai ke umroh maupun haji itu sangat luar biasa,” tuturnya.
Sementara dalam rapat Komisi IX, dikatakannya, telah mendorong bagaimana caranya agar Sinovac itu mendapatkan pengakuan atau legalisasi dari WHO. “Menteri Kesehatan juga langsung turun tangan, tidak sebatas Dirjen. Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri sudah melakukan lobi agar Sinovac itu segera mendapatkan pengakuan dari WHO. Dengan harapan, begitu mendapatkan sertifikat atau legalisasi dari WHO, keputusan dari Kerajaan Arab Saudi juga berubah,” tandasnya. (Asp)
