LampuHijau.co.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan, dirinya siap memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi DKI Jakarta.

"Saya meyakini bahwa setiap palu yang saya ketuk untuk memutuskan sesuatu telah sesuai aturan," tegas Pras, sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Baca juga : Hadiri Pertemuan Para Ketua Parlemen Sedunia, Puan akan Bicara Keadilan Vaksin

Diterangkan politisi PDI Perjuangan ini, dalam Pasal 133 Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, menafsirkan dengan jelas bahwa Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat. Baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.

"Dalam ayat 2 di Pasal yang sama mengatakan, usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan, santun, dan kepatutan sesuai kode etik," ujar Pras.

Baca juga : Diduga Langgar PPKM, Satu Orang di Sawangan Golf Jadi Tersangka

Atas dasar ketentuan tersebut, lanjut Pras, dirinya selaku Ketua DPRD DKI Jakarta mengakomodir usulan untuk mengagendakan rapat paripurna penyampaian penjelasan anggota dewan pengusul secara lisan atas hak usul interpelasi dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Dalam rapat itu pun hadir perwakilan fraksi penolak hak interpelasi. Sampai pada akhirnya disetujui untuk diagendakan dalam forum. Tidak satu pun dari mereka yang mengemukakan pendapat, hingga akhirnya saya mengetuk palu penutup rapat," papar Pras.

Baca juga : Hari Bhayangkara, Baksos Serentak di 34 Polda dan Jajaran

Padahal, lanjut Pras, sesuai aturan, seluruh pendapat, pernyataan, atau argumentasi apapun baiknya disampaikan dalam meja resmi rapat DPRD Provinsi DKI Jakarta. "Bukan di meja makan restoran. Jadi dimana pelanggaran yang saya lakukan. Saya mengetuk palu di gedung resmi dewan Jalan Kebon Sirih 18. Tidak menutup kemungkinan saya akan melapor balik mereka yang rapat di luar gedung DPRD DKI," imbuhnya. (ULI)