Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Namun, yang terjadi selama ini, dikatakan Anggota MPR RI, Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono, Indonesia punya laut tapi belum mampu memanfaatkan kekuatan lautnya. Baik dari segi keamanan dan mengelolanya, untuk kesejahteraan rakyat untuk kemajuan ekonomi juga belum mampu.
Nono juga mengungkapkan, ada masalah kemaritiman di Indonesia. Bicara maritim, dikatakannya, bukan hanya bicara pertahanan dan keamanan saja.
“Negara-negara besar di dunia sangat memperhatikan urusan kekuatan maritimnya terutama dua, masalah ekonomi dan masalah keamanan. Karena ada kepentingannya di situ, kita ambil contoh misalnya Amerika, seperti apa kekuatan maritimnya. Inggris, Rusia, kita lihat Perancis, Jerman, Australia, tidak pernah mengabaikan persoalan maritim mereka,” tuturnya dalam diskusi empat pikar MPR RI bertema ‘Meneguhkan Kedaulatan Maritim NKRI (Penguatan Pertahanan dan Keamanan) di Media CenterMedia Center MPR/ DPR/DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/9/2021).
Baca juga : Wanita Indonesia Sukses Jadi Anggota Legislatif di Australia
Selain itu, di sisi ekonomi, Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, dinilainya, belum bisa menembus angka 22 % dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). “Bayangkan, kita sandingkan dengan negara-negara lain, Korea Selatan, Vietnam, dan Thailand hampir 40%, Jepang 54%, China negara daratan, benua dia memiliki 48,6% dari pendapatan domestik bruto, padahal ini negara continental, dia bisa kasih makan rakyatnya satu koma miliar.
Kontribusinya dari aspek lautan hampir 50%. Karena di laut bukan hanya ada ikan, di dasar laut ada emas, ada tambang ada segala macam, ada jasa kelautan, ada industri kelautan, dan seterusnya,” terang pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI ini.
Bahkan, laut kita ini masih sering dimanfaatkan oleh pihak lain atau negara lain. “Artinya, kita punya laut tetapi orang lain lebih banyak memanfaatkan, karena kita mengabaikan angka 22%, itu menggambarkan itu,” jelasnya.
Baca juga : Honor Nggak Cair dan Dicuekin RSUD, Anggota Panwaslu Meninggal
Menurutnya, kalau bicara tentang ekonomi yaitu kesejahteraan, maka kita harus bicaraa tentang keamanan juga. Pasalnya, itu seperti dua sisi mata uang.
“Kalau hanya satu, kita bicara keamaan tanpa bicara kesejahteraan maka salah. Tidak ada maknanya atau uang ini nggak ada hargaanya. Sejahtera tidak aman juga salah. Jadi, laut itu harus kita kuasai apakah lewat jalur hukum, atau secara fisik , yang kedua laut itu harus kita kelola kita, dan ketiga adalah harus kita amankan,” tandasnya.
Sementara pada kesempatan yang sama, Pengamat Kemaritiman Siswanto Rusdi mengatakan, kedaulatan di laut itu beda dengan Darat. Karena garisnya tidak terlihat dan gampang dilanggar. Inilah yang menyebabkan konflik dilaut selalu muncul.
“Presiden Jokowi di 2014-2019 pernah menggaungkan Poros Maritim, di mana ada pertahanan maritim. Tetapi, ternyata dari doktrin pertahanannya masih pulau-pulau besar. Kini 2019-2024 seperti hilang atau tidak jelas,” ujarnya. (Asp)
