LampuHijau.co.id - Sejumlah pihak mendesak pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF), terkait meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), pembentukan TGPF juga tergantung antara pertemuan pemerintah dengan Komisi II DPR maupun Komisi Pemilihan Umum atau KPU. “Kemarin sudah dibahas, mereka menyerahkan kepada pemerintah untuk membentuk tim. Nanti akan sangat tergantung antara pertemuan pemerintah dengan Komisi II maupun KPU,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/5/2019.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, yang lebih penting adalah mengungkap apakah ada keganjilan dari kematian petugas-petugas KPPS itu yang dituding ada kejanggalan.

Baca juga : IDI: Kematian Petugas KPPS Bukan Karena Kelelahan, Tapi...

“Tetapi, tidak ada keluarga yang komplain secara masif. Bahkan keluarga juga tidak ingin diotopsi karena menurut mereka kematiannya wajar karena ada riwayat kesehatan yang diderita,” ujar Bamsoet.

Terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Adies Kadir mengatakan, pihaknya ikut berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya 469 jajaran KPU dan 92 Bawaslu di berbagai tingkatan di seluruh Indonesia. "Menurut kami mereka adalah pahlawan demokrasi. Kami Fraksi Partai Golkar mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya,” kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

Fraksi Partai Golkar juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat TPS hingga pusat yang telah mensukseskan pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2019.

Baca juga : Di Pinang, Petugas KPPS Pakai Seragam SD

“Tidak terkecuali kepada TNI, Polri, yang telah mengawal keamanan seluruh proses pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 sehingga berjalan aman, tertib dan damai,” ungkapnya.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP-TKP) 2019 menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Mereka mendesak DPR memperjelas banyaknya korban meninggal dari petugas KPPS.

"Saya menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah meminta Komisi II untuk melakukan rapat gabungan KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan, dan Kepolisian untuk bisa mencari solusi dan mencari penyebab daripada hal-hal tersebut," ujar Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5). (ASP)