LampuHijau.co.id - Bareskrim Polri membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi pembentukan tim khusus tersebut di Mabes Polri pada Selasa (10/11/2026). Ia menegaskan bahwa penyelidikan dugaan makar berjalan beriringan dengan proses penyidikan perkara pokok.

"Tentunya proses pendalaman, penyelidikan, dan akan butuh waktu untuk memproses. Mari kita sama-sama dukung, kita kawal," kata Isir di Mabes Polri.

Baca juga : Kapolres Subang Pimpin Sertijab Kapolsek Purwadadi dan Cibogo

Isir meyakinkan publik bahwa tim di bawah kepemimpinan Kabareskrim sedang bekerja mengecek seluruh fakta dan informasi. 

Kendati demikian, Polri menekankan bahwa indikasi makar masih dalam tahap pendalaman awal dan belum ada kesimpulan resmi bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi.

"Proses penyidikan terkait dengan dugaan illegal tapping, illegal access, dan penghapusan atau perusakan data elektronik, itu pun sedang berjalan proses sidiknya. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja," ujar Isir.

Baca juga : Seharian di Pengungsian, Sachrudin Hadirkan Harapan Untuk Korban Terdampak Banjir

Dalam perkara pokoknya, empat perwira tinggi Polri telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta perusakan data elektronik sepanjang 2025 hingga 2026. 

Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Modus para tersangka diduga dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon target ke server Lawful Interception Management System (LIMS) secara tidak sah tanpa prosedur verifikasi, surat permohonan penyidik, maupun lampiran laporan polisi. Penyadapan tersebut dipastikan berada di luar konteks penegakan hukum.

Baca juga : Kajari Depok Raih Pin Emas dan Piagam Atas Penanganan Pertanahan

Dari pengusutan kasus ini, penyidik menyita barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.