LampuHijau.co.id - Koordinator LSM Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa (GMPB) Umar Atmaja mendesak Camat Cengkareng A. Faqih segera bertanggung jawab, atas buruknya kinerja Lurah Cengkareng Barat pada bencana banjir yang menelan korban jiwa pada Kamis (3/1/2020) kemarin. Menurutnya, buruknya kinerja Lurah Cengkareng Barat yang menyebabkan meninggalnya Suhanda, warga RT 11/01 Kelurahan Cengkareng Barat adalah bukti nyata tidak mampunya lurah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam penyelamatan dan pendirian posko bantuan diwilayahnya.

'Jangan beralasan bukan cuma di RT 11/01 yang terendam, dengan demikian Lurah bisa lepas dari tanggung jawabnya sebagai pejabat wilayah,” jelasnya kepada wartawan, Sabtu (6/1/2020).

Selain itu, indikasi ketidakmampuan Lurah juga ditandai dengan tidak adanya bantuan baik itu berupa evakuasi maupun logistik kebutuhan dasar masyarakat, dari posko yang didirikan tidak jauh dari lokasi korban meregang nyawa. “Itu posko cuma dijadikan tempat selfie, setelah itu dijadikan sebagai bukti SPJ. Atau itu posko bantuan dididirikan hanya untuk menggugurkan kewajiban dari aparatur setempat," jelasnya.

Ia menilai, masyarakat sudah muak dipertontonkan sikap cari muka yang ditunjukkan oleh aparatur setempat, yang hadir hanya saat pejabat setingkat wali kota dan gubernur hadir meninjau keadaan para korban bencana banjir.

"Giliran gubernur hadir mereka ikut mendampingi. Tapi setelah gubernur pergi, mereka juga ikutan pergi, kan konyol,” ketusnya.

Baca juga : Pisah Ranjang dengan Istri, Ayah Depresi Di Tangerang Tega Bunuh Buah Hati

Bukan hanya itu, masyarakat juga sudah lelah menyaksikan para pejabat dan para kroninya datang ke lokasi banjir hanya untuk berfoto dan menggugurkan kewajiban. “Lebih konyolnya lagi, mereka hadir hanya untuk berfoto doang tanpa membawa logistik maupun peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi,” ungkapnya.

Dengan demikian, ia berharap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan, dapat melakukan evaluasi dan segera menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat wilayah di Kecamatan Cengkareng, sehingga ke depan tidak lagi terjadi kejadian yang merenggut nyawa.

“Segera jatuhkan sanksi, sebagai shock teraphy bagi kedua pejabat wilayah tersebut. Sekaligus dijadikan contoh bagi pejabat wilayah lainnya yang notabenenya adalah pelayan rakyat bukan pelayan gubernur, yang sering kali memberikan laporan asal bapak senang (ABS)," pintanya.

Dihubungi terpisah, Camat Cengkareng A. Faqih beralasan pihak pemerintah bukan alat pemuas bagi masyarakat, sehingga dirinya menilai wajar bila ada masyarakat yang merasa kurang puas dengan kinerja jajarannya. Dirinya juga berkilah, pada saat kejadian bencana pihaknya telah melakukan prediksi sebelumnya. Namun curah hujan yang tinggi di luar dugaan.

"Kita sudah membuat SOP tanggap bencana. Kita prediksi hujan di tahun ini akan sama seperti tahun kemarin, perkiraannya hanya sekitar 100mm per jam. Ternyata kejadiannya itu sampai 375mm per jam," papar Camat.

Baca juga : Bupati Minta Pejabat Ubah Mindset dan Culturalset Demi Kemajuan Cirebon

Saat disinggung terkait gagalnya penanganan bencana yang menelan korban jiwa pada bencana banjir tersebut, dirinya berkilah yang bisa menilai gagal tidaknya penetapan tanggap bencana adalah kewenangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Anies Baswedan).

"Silakan Anda tanyakan itu kepada Gubernur. Kita melayani masyarakat bagaimana melakukan pertolongan," singkatnya.

Untuk diketahui, duka mendalam masih menyelimuti keluarga Suhanda, korban yang diduga meninggal lantaran kelelahan saat bencana banjir melanda Ibu Kota dan sekitarnya. Suhanda diketahui meninggal di salah satu musala, yang dijadikan warga RT 011/01 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan sebagai tempat pengungsian lantaran minimnya bantuan dari pemerintah setempat.

M. Yunus, salah seorang anak korban, kepada wartawan menuturkan, sebelum meninggal, korban sempat mengeluhkan dingin di sekujur badannya. Hal ini, kata dia, lantaran nihilnya bantuan dari pemerintah setempat kendati posko bencana tidak jauh dari tempatnya berada.

"Boro-boro ada bantuan dari pemerintah, melongok kamipun tidak," kata Yunus kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020).

Baca juga : Selesai Cerai, Warga Cirebon Akan Terima Akta Cerai, E-KTP dan E-KK

Ia menilai, minimnya perhatian dari pemerintah Kelurahan dan Kecamatan Cengkareng disinyalir lantaran kurang sigapnya para petugas yang bersiaga di sekitaran posko bencana, yang tidak jauh dari posisi tempat meninggalnya almarhum.

"Saya tidak habis pikir, kenapa orangtua saya dan warga sekitar kami bisa diabaikan dan seolah diterlantarkan. Padahal posko siaga bencana tidak jauh dari tempat kami," kesal Yunus. ( Rik)