LampuHijau.co.id - Aktivis Ibnu Jandi melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang terkait tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Kota Tangerang ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Senin (6/10/2025), karena diduga ada kerugian keuangan daerah hingga Rp55 Miliar.

Ditemui, Ibnu Jandi mengatakan laporan ini berkaitan dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) soal tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota dan pimpinan DPRD periode 2020–2025, yang menurut hasil kajiannya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Ibnu Jandi menjelaskan bahwa kajiannya itu disusun berdasarkan data dan regulasi yang berlaku, termasuk peraturan menteri terkait standar pemberian tunjangan kepada anggota DPRD.

Baca juga : LBH Tangerang Terbitkan Petisi: Soroti Penyimpangan Tunjangan DPRD Kota Tangerang

“Hasil kajian dan analisa yang saya buat menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sekitar Rp55 miliar sejak tahun 2020–2025,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menilai terdapat kejanggalan cara Pemerintah Kota Tangerang menetapkan besaran tunjangan tersebut karena tidak memiliki dasar hukum dan formula yang jelas.

“Saya tidak tahu rujukan hukum apa yang digunakan, rumusnya seperti apa hingga bisa menghasilkan angka puluhan juta per anggota dewan per bulan,” jelasnya.

Baca juga : Sinergi Ditjen Bina Keuangan Daerah, OJK dan TPKAD Dorong Perekonomian Daerah

Ibnu Jandi menambahkan, hasil kajiannya itu disusun lewat pendekatan hukum, analisa regulasi, dan pembandingan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku di tingkat nasional, sehingga langkah ia melaporkan perkara ini sudah tepat. 

“Yang Saya laporkan bukan cuma nominalnya, tapi juga mekanisme kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh kepala daerah, karena produk hukum seperti Perwal memiliki kekuatan mengikat dan dapat berdampak pada keuangan daerah,” tegasnya.

Ia pun berharap pihak kejaksaan segera menyelidiki perkara yang dia laporkan tersebut. (WAH)

Baca juga : Di Tengah Warga Kejepit, Tunjangan DPRD Kota Tangerang Tahun Ini Melejit