LampuHijau.co.id - Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi, Rabu (15/9/2021) malam, menggelar HUT ke-39 di Grand Cempaka Business Hotel, Jakarta Pusat. Sekaligus merayakan HUT Jakarta ke-494.

“Yang diundang sekitar 100 orang, termasuk dari perwakilan Ormas yang bernaung di bawah Bamus Betawi,” kata ketua panitia Pagelaran HUT Bamus Betawi ke-39 dan HUT Kita Jakarta ke-494, Munir Arsyad.

Acara dengan diselenggarakan dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) ketat tersebut, di mana setiap yang hadir diwajibkan memakai masker serta disediakan hand sanitizer di setiap meja yang bertabur pejabat, politisi, dan tokoh Betawi.

Baca juga : Rayakan HUT ke-29, Akpol 92 Pratisarawirya Peduli Berbagi untuk Negeri

Pejabat yang hadir di antaranya Kepala Bakesbangpol DKI Taufan Bakri, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi, Wakil Wali Kota Jakarta Utara Juaini Yusuf, dan pimpinan Bank DKI Kantor Layanan Wali Kota Jakarta Pusat Ahmad Romdoni. Sementara politisi yang hadir di antaranya anggota DPD RI dari Dapil DKI Jakarta Sylviana Murni. Dan anggota Farksi PAN DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad. Tokoh Betawi yang hadir selain Ketum Bamus Betawi Abraham “Lulung” Lunggana dan Ketua Majelis Adat Bamus Betawi Nuri Thahir, juga ada jawara Betawi Damin Sada.

Acara ini dikemas cukup apik dan cukup kental nuansa Betawi, karena selain didahului pembacaan ayat suci Al Qur’an dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ini juga menampilkan Tarian Selamat Datang khas Betawi dan Pencak Silat Betawi.

Saat memberikan sambutan, Ketua Umum Bamus Betawi Abraham Lunggana, yang akrab disapa Haji Lulung, mengumumkan bahwa dalam acara ini juga dilantik takmir (pengelola) masjid dan mushollah. Dalam amanatnya, Lulung meminta warga Betawi mewaspadai adanya kelompok yang menghasut orang-orang, terutama umat Islam. Dan khususnya anak muda.

Baca juga : HUT ke-494 DKI Digelar dengan Prokes Ketat untuk Putus Mata Rantai Penularan Covid-19

“Mereka katakan ada orang yang melakukan politik identitas. Yang dikategorikan melakukan politik identitas adalah orang-orang yang membentuk organisasi-organisasi Islam,” katanya.

Lulung menegaskan bahwa yang dimaksud kelompok itu dengan politik identitas adalah politik agama. Dan kelompok itu menuduh bahwa orang-orang yang melakukan politik identitas ingin mengganti Pancasila.

“Kelompok itu dengan sengaja menabrakkan agama dengan Pancasila. Karena sesungguhnya kelompok itulah yang ingin mengganti Pancasila dengan Trisila dan Ekasila,” katanya.

Baca juga : Tetap Prokes Ketat, Ancol Kembali Dikunjungi Warga untuk Berwisata

Lulung juga mengkritik adanya upaya untuk mengamandemen UUD 1945 untuk kelima kali demi memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Padahal, kata dia, hasil amandemen yang keempat saja belum tersosialisasikan oleh pemerintah.

“Karena itu, kita berharap, kalau Pemprov DKI saja bisa menggaji RT/RW, pemerintah bisa segera menyosialisasikan hasil amandemen itu,” tegasnya. (ULI)