LampuHijau.co.id - Pemprov DKI Jakarta kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018, yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI.

Capaian ini merupakan kali kedua, yang mana pada LKPD Tahun Anggaran 2017, Pemprov DKI Jakarta juga memperoleh opini WTP. Penetapan opini WTP tersebut disambut dengan rasa syukur oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 di Ruang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/5/2019).

Baca juga : HUT Otda ke-23, Pemprov DKI Janji Tingkatkan Pelayanan Warga

"Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan, hasil audit atas Laporan Keuangan tahun 2018 lalu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ketika kami mendapatkan tahun lalu pada tahun 2017, ini merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemberian opini WTP pada tahun 2017 tersebut telah memberikan semangat luar biasa, antusiasme kinerja yang sangat tinggi.

Karena itu, pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi ketika tahun berikutnya, kerja keras pagi-siang-sore-malam tak berhenti, sampai tuntas. dengan motivasi yang luar biasa tinggi, akhirnya tahun ini bisa kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian," ungkap Anies.

Baca juga : Kembangkan Sistem Transportasi Berkelanjutan, Pemprov DKI Minta Masukan dari ADB

Anies juga menyampaikan terima kasih kepada setiap pihak yang berkolaborasi bersama dalam mewujudkan opini WTP, mulai dari Tim Pemeriksa BPK RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anies menyebutkan, semua orang yang terlibat telah menunjukkan kerja keras tanpa kenal letih, karena adanya motivasi tinggi untuk menghasilkan LHP yang berkualitas dan bermanfaat.

"Saya berharap, pencapaian ini dapat menjadi penyemangat untuk terus melakukan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di masa yang akan datang. Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini bukanlah akhir dari suatu proses perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi merupakan titik awal untuk lebih meningkatkan kualitas akuntabilitas," imbuh Anies. (ULI)