LampuHijau.co.id - Tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta bulat menolak hak interpelasi yang digulirkan 33 politisi Kebon Sirih asal PDIP dan PSI. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono, menyatakan pihaknya tetap optimis hak interpelasi dapat berjalan sesuai harapan. 

Gembong bahkan menjamin fraksinya tidak bakal melibatkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan untuk mempengaruhi petinggi partai lainnya. 

"Masa urusan tanya minta tolong ke DPP. Kasihan kan DPP," kata Gembong saat menjadi narasumber dalam media briefing di ruang Fraksi PDIP, Gedung DPRD DKI Jakarta, lantai 8, Selasa (31/8). 

Baca juga : Soal Formula E, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Malah Protes

Gembong juga memastikan dirinya bersama anggota lainnya akan fokus dan berkonsentrasi melobi fraksi lainnya untuk mendukung interpelasi.  "Ini kan kerjaan lokal. Ya tugas kita. Seluruh anggota fraksi," tandas Gembong. 

Kesempatan yang sama anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Manuara Siahaan menilai ajang formula E sebagai sebuah pemborosan di saat pandemi Covid-19.

Politisi dapil Jakarta Timur itu mengatakan, anggaran sebesar Rp4,483 triliun merupakan anggaran yang cukup besar. Disarankan, akan lebih baik anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Baca juga : Banyak Temuan Anggaran, Fraksi PDIP Pertanyakan WTP BPK RI

Menurutnya, anggaran sebesar itu dapat dikonversikan untuk kepentingan masyarakat yang terdampak pandemi. Salahsatunya stimulus UMKM atau bansos untuk masyarakat Jakarta.

"Anggaran Rp4,483 triliun untuk Formula-E. Bisa dialokasikan untuk stimulus UMKM sebesar Rp1,2 tuta atau dikonversi untuk penyediaan 7,4 juta sembako bagi keluarga miskin selama 2 tahun," kata Manuara.

Seperti diketahui, tujuh fraksi yang menolak interpelasi adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.  Bahkan ketujuh Fraksi ini telah bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Rumah Dinas Gubernur beberapa waktu lalu untuk menyatakan komitmennya. (DRI)