LampuHijau.co.id - Peresemian jalan tol Pulogebang - Sunter yang dilakukan Presiden Joko Widodo, Senin (23/8/2021). Namun, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D, Muhayar RM, masih merasakan ketidakpuasan.

Pasalnya akibat dari pembangunan jalan tol tersebut ada dampak lingkungan dan sosial yang belum terselesaikan. Muhayar menyebutkan banyak lahan yang akan dibeli atau bebaskan oleh pemerintah tapi belum terbayarkan.

Baca juga : Polres Subang Bagikan 100 Nasi Kotak kepada Warga Terdampak PPKM Level 4

Selain itu, masyarakat sering komplain ke developer jalan tol, karena tertutupnya saluran masyarakat sekitar akibat pembangunan jalan tol. Belum lagi banyaknya rumah disekitar pembangunan yang rusak akibat guncangan alat berat di sana. Ia meminta sebelum diresmikan, harusnya apa yang terjadi di lapangan dievaluasi dan selesaikan terlebih dahulu.

"Banyak bidang tanah yang ditawar dan dijanjikan di beli pemerintah, surat-suratnya udah di bawa dari tahun 2018, sampai saat ini bekum dibayarkan juga. Belum lagi permasalahan di tawarnya lahan warga di bawah NJOP, ini gak layak. Pak presiden harus tahu ini, pembangunan jalan tol masih banyak PR-nya di masyarakat," ujar Muhayar saat mendapatkan aduan masyarakat di kediamannya, Selasa (24/8/2021).

Baca juga : Polwan Polres Subang Bagikan 100 Nasi Kotak kepada Warga Terdampak PPKM

Kata anggota komisi D DPRD DKI ini proyek pembangunan jalan tol tersebut merupakan proyek strategis nasional, dan inisiasi pembangunan jalan tol dipimpin oleh kementrian PUPR. Namun untuk pembebasan lahan  menjadi tanggung jawab pemerintah pusat lewat kementrian PUPR dan ada juga tanggung jawab Dinas Bina marga DKI Jakarta.

"Sedangkan hampir keseluruhan infrastuktur jalan tol menjadi kewenangan kementrian PUPR," ujarnya lagi. Politisi PKS dapil Jakarta Timur ini melihat proyek pembangunan yang tujuannya baik tapi tidak dilaksanakan dengan profesional oleh dinas Bina Marga DKI Jakarta menjadi preseden yang buruk.

Baca juga : Polres Subang Menyelamatkan Belasan Ribuan Warga dari Bahaya Narkotika

Dan yang terdampak adalah masyarakat. "Coba kemarin pas resmiin, maen juga keliling kampungnya. Rumah dan jalannya jadi rusak, salurannya berkali kali dibetulin gak bener juga, mereka pada kebingungan, karena ketidakjelasan dan kurangnya komunikasi kepada mereka. Yang terpenting selesaikan dan penuhi hak masyarakat secara pantas, lahan-lahan yang belum terbayarkan segera selesaikan," tegas Muhayar. (DRI)