LampuHijau.co.id - Pengawasan terhadap bangunan bermasalah atau liar yang ada di kawasan Pelabuhan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara kembali dikeluhkan warga sekitar. Lantaran, segel dan garis polisi yang dipasang petugas Satpol PP hilang dicopot pemilik.

Tak hanya itu, pengerjaan pun kembali dilanjutkan meski sebelumnya dihentikan petugas karena tidak adanya izin bangunan (IMB).

"Pengawasan yang dilakukan Pemda DKI kendor, pemilik mencopot segel, dan garis polisi yang dipasang Satpol PP. Bahkan, sejumlah pekerja diam-diam kembali melanjutkan proyek bangunan," terang Haris (45), salah satu warga, Senin (23/8/2021).

Baca juga : BAI Subang Sukses Pulangkan TKW Ilegal yang Terlantar di Dubai ke Tanah Air

Menurutnya, petugas Satpol PP maupun Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta diminta untuk lebih tegas. Terlebih, petugas telah memberikan segel dan menghentikan, tetapi pemilik kembali melanggarnya.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria sebelumnya meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tidak kecuali Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian (KPKP), untuk mengawasi aset yang dimiliki Pemprov.

Sebagaimana diketahui, bangunan yang diperuntukkan untuk gudang peralatan kapal di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan tersebut dihentikan dan disegel Satpol PP Jakarta Utara, karena berdiri di atas lahan milik Dinas KPKP DKI.

Baca juga : Pangdam Jaya dan Kapolda Banten Tinjau Pelaksanaan TMMD di Tangerang

Tak hanya itu, keberadaan proyek bangunan di atas lahan 3.000 meter tersebut belakangan juga menutup fasilitas umum (fasum) yang ada di dekat dermaga. Sehingga akses nelayan dan juga pekerja di pelabuhan terhambat.

"Pengawasan lahan tentu ada bidangnya masing-masing, tiap dinas ada pengawasannya," ucap Ariza di Balaikota, menanggapi adanya dugaan penyerobotan lahan milik DKI di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke.

Sementara Kepala Dinas KPKP DKI Suharini Eliawati, saat dikonfirmasi terkait pengawasan lahan seperti yang telah ditegaskan Wagub Ariza, terkesan bungkam. Baik ketika dihubungi melalui telepon seluler maupun pesan singkat, tidak direspons. (ULI)