Pemkot Jakpus Akan Sterilisasi Akses Jalan Menuju SMA 30 

Senin, 19 April 2021, 23:38 WIB
Jakarta City

LampuHijau.co.id - Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan menertibkan bangunan liar yang mengganggu akses jalan masuk menuju SMA 30, Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam waktu dekat. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi mengatakan bahwa Pemkot Jakarta Pusat akan segera melakukan penertiban bangunan liar. Khususnya akses masuk ke sekolah SMA 30 Cempaka Putih. 

"Akses jalan masuk ke sekolah ada tapi sangat kecil dan di sana ada bangunan liar," ucap Irwandi saat diwawancarai di kantor Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang 1, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (19/04/21).

Berita Terkait : Pembangunan Jalan Tol Akses BIJB Kertajati Sudah Mencapai 66 Persen

Irwandi menjelaskan, dalam hal ini sekolah meminta bantuan ke induknya Pemerintah Daerah (Pemda) DKI melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat. Dalam hal ini Pemkot Jakarta Pusat akan membantu mengamankan dan menelusuri.  "Kita akan dalami apakah itu aset Pemda atau bukan. Saat ini juga Pemda DKI sedang jamannya pengamanan aset dan ini kebetulan sekali momennya," tegas Irwandi. 

Irwandi menjelaskan jika mengacu dalam aplikasi Jakarta 1 terlihat bahwa itu adalah aksesnya pemerintah dan justru diduduki rumah - rumah. Akibatnya sekolahan SMA 30 menjadi kumuh.  "Jalan masuknya sangat terganggu. Istilahnya mengganggu adanya interaksi pembelajaran kegiatan belajar mengajar siswa dan guru dan ini perlu kita amankan," ucapnya. 

Berita Terkait : Pemkot Jaksel Tetapkan RPTRA Lenteng Agung Lokasi Pencanangan HUT DKI Jakarta

Sementara itu, Kepala Sekolah SMA 30, Agne Sukasni mengatakan akses jalur masuk ke sekolah sangat kecil. Sehingga akses kendaraan untuk masuk cukup sudah susah terlebih jika ada kendaraan yang parkir sepanjang jalan. "Intinya akses kita masuk kerap terganggu dan kita memerlukan lahan parkir kendaraan," singkatnya. 

Ditempat yang sama, Kasatpol PP Jakarta Pusat, Bernard Tambunan mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan penertiban. Namun pihaknya harus tahu apakah itu benar tercatat dalam aset. "Jika tercatat dalam aset, ya itu aset siapa dan tercatat di mana. Kita menunggu perintah Wakil Wali Kota Jakarta Pusat saja kita mau melakukan penertiban," ucapnya. (RKY)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal