LampuHijau.co.id - Program normalisasi sungai dan naturalisasi waduk yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta terancam gagal. Hal ini lantaran  banyak warga yang sudah melaksanakan SPH (Surat Pelepasan Hak) ke dinas sumber daya air (SDA) DKI Jakarta dengan menyerahkan surat-surat asli sampai saat ini belum ada kejelasan untuk dilakukan pembayaran.

"Padahal warga sudah membayar lunas tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB), ada yang dengan meminjam uang, karena berharap pemda akan mengganti rugi lahan mereka. Bahkan sudah ada yang sampai proses SPM (Surat Perintah Membayar) di kas daerah," ujar Muhidin Muhtar, pengamat masalah Ibukota saat berbincang dengan wartawan, Rabu (17/3/2021).

Muhidin yang juga aktivis Betawi ini mengungkapkan ada beberapa program normalisasi sungai dan naruralisasi waduk yang terancam tidak dilanjutkan dikarenakan adanya perubahan kebijakan, antara lain Waduk Rawa Lindung Jaksel, Waduk Jagakarsa, kali Ciliwung, Kali Angke, waduk Lebak Bulus, kali Jati Kramat, dan waduk Marunda, Kali Cipinang.

Baca juga : Pantau Prokes, Panglima TNI dan Kapolri Bagikan Masker di Pasar Tanah Abang

"Padahal tahun ini Pemda DKI mendapat pinjaman dana dari program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) melalui PT. SMI Rp 1,2 Triliyun. Memang saat ini memasuki musim panas, tapi justru saat inilah waktunya bekerja  untuk menghadapi musim hujan," bebernya.

Sementara itu kepada wartawan, kepala dinas SDA Yusmada Faizal mengaku akan meneruskan program-program penanggulangan banjir yang selama ini telah disusun Kadis SDA DKI Jakarta sebelumnya yaitu Juaini Yusuf.

"Kami mengendalikan air yang datang di Jakarta dan merevitalisasi polder-polder termasuk membangun polder baru. Ada 10 polder yang akan kami bangun, lalu aliran dari hulu kami akan coba kendalikan debitnya melalui pembangunan waduk-waduk besar," kata Yusmada usai dilantik Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI pada Selasa (13/2/2021).

Baca juga : Buaya Putih Muncul di Sungai Brantas, Terekam Kamera HP Warga

Selain itu, kata dia, Pemprov DKI juga telah menyiapkan anggaran Rp 1 triliun untuk pembebasan lahan di lima sungai atau kali dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021.

"Nantinya lahan yang dibebaskan itu akan dibangun waduk-waduk untuk menanggulangi banjir," ujarnya.

Kelima kali itu meliputi Pesanggrahan, Angke, Sunter, Ciliwung dan Jati Kramat. Selama ini, Dinas SDA DKI juga telah membebaskan lahan senilai Rp 340 miliar untuk sebagian Kali Ciliwung dan Sunter pada tahun 2020.(DRI)