LampuHijau.co.id - Penerapan PSBB ketat di DKI yang sudah berjalan sepekan terakhir mendapatkan kritik pedas politisi PDI Perjuangan (PDI-P) di Kebon Sirih.

Meski diberlakukan PSBB ketat, namun kenyataannya fakta di lapangan, pengawasan yang dilakukan Pemprov melempem dan jauh dari harapan. Anggota Komisi B DPRD DKI, Steven Setiabudi Musa menyesalkan lemahnya penegakan aturan di DKI selama PSBB ketat.

"Sangat jelas kalau kita lihat di jalan-jalan aktivitas warga Jakarta seperti biasa. Mobilitas warga juga sangat tinggi. Sudah jelas PSBB ketat tidak dihiraukan oleh masyarakat karena lemahnya pengawasan," ujar anggota DPRD dari Fraksi PDIP itu kepada wartawan, Senin (18/1).

Baca juga : Ketua PWNU Jatim Dukung Aparat dalam Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Politisi yang terpilih dari dapil Jakut itu menambahkan, pengawasan yang dilakukan pemda, cenderung hanya beberapa saat saja. Itu pun, kata dia hanya pada tempat-tempat tertentu, seperti kawasan Tanah Abang dan Tugu Proklamasi.

"Padahal di tempat-tempat lain, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi," beber mantan wartawan senior itu.

Pemda mengklaim, jika saat ini DKI mengalami kemajuan, terutama kesadaran masyarakat menerapkan 3 M mencegah penyebaran Covid 19.

Baca juga : Kapolda Metro: Penegakan Hukum Itu Harus Tegas dan Tak Ada "Gigi Mundur"

"Bagaimana perbaikan, kenyataannya yang terpapar positif semakin meningkat. Selalu di atas 2000-an bahkan beberapa kali meyentuh angka 3000-an kasus positif," sindir anggota dewan yang sudah dua periode duduk di Kebon Sirih itu.

Loyalis Megawati Soekarnoputri itu pun menyesalkan adanya sikap pemda yang kerap mengkambing hitamkan hari libur nasional sebagai salah satu cluster peningkatan covid 19.

"Hari libur selalu menjadi kambing hitamnya Pemprov DKI.Padahal kalau mau jujur, pengawasan di lapangan yang tidak maksimal.Liburan itu sudah lewat lama, jangan dijadikan alibi oleh Pemprov.Kalau liburan selalu menjadi patokan, itu bentuk dari malasnya Pemprov DKI memutus rantai Covid 19," ucapnya kesal. (DRI)