LampuHijau.co.id - Bencana banjir Kalimantan Selatan (Kalsel) dan gempa di Sulawesi Barat menimbulkan kesedihan dan penderitaan bagi para korban. Terlebih, bencana ini terjadi di tengah badai pandemi Covid-19 yang juga belum usai.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini segera turun dan terjun langsung ke lokasi bencana tersebut. "Bu Risma harus segera turun, tidak boleh hanya memantau. Jadi, kalau selama ini Bu Risma melakukan kunjungan di seputar Jakarta, harus juga turun ke Kalsel atau Sulawesi, sudah saatnya. Jangan sampai didesak-desak dulu baru turun. Begitu terjadi bencana dia turun," kata Marwan Dasopang, Sabtu (16/1/2021).

Baca juga : Anugerah MHT 2020, Anies Dipastikan Langsung Serahkan Penghargaan

Dikatakannya, urusan Risma sebagai Mensos bukan hanya persoalan di Jakarta seperti yang belakangan ramai diperbincangkan publik, tapi kawasan Indonesia secara keseluruhan. "Kalau konsepnya seperti itu akan ada kecemburuan," ujarnya.

Menurut Marwan Dasopang, saat ini yang mendesak dilakukan adalah bagaimana menangani kesengsaraan masyarakat akibat bencana. "Itu harus segera ditangani, jangan nunggu disuruh-suruh," tambahnya.

Baca juga : Sidik Kasus Pemalsuan Label SNI, Komisi III DPR Minta Polisi Transparan

Lebih lanjut Ia menuturkan, saat ini seluruh kemampuan harus dikerahkan untuk meringankan beban masyarakat.  Pemerintah yang diberikan tugas untuk memberikan pelayanan harus segera turun untuk menyelesaikan urusan hajat kebutuhan dasar masyarakat di wilayah bencana.

"Dan yang terpenting tidak perlu tedeng aling-aling, harus diusut sesungguhnya penyebab banjir itu apa. Jangan-jangan pengelolaan sumber daya alamnya memang sengaja dirusak tanpa memperhitungkan lingkungan, mengambil manfaat sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain," terangnya.

Baca juga : Jaksa Pinangki Sudah TSK Terkait Kasus Djoko Tjandra, Komisi III DPR Yakin Ada Jaksa Lain Yang Ikut Terlibat

Sementara untuk persoalan banjir, pihaknya menyerahkan persoalan perusakan lingkungan yang menjadi pemicunya kepada aparatur negara yang menangani hal tersebut. "Persoalan yang penting saat ini adalah meringankan beban masyarakat. Tentu kami di Komisi VIII akan mengevaluasi langkah-langkah pemerintah, apakah sudah merespons keluhan masyarakat dengan kebutuhan dasar untuk meringankan kebutuhan sehari-hari. Kalau tidak, tentu kita akan memberikan pertimbangan pemikiran bahkan juga teguran," pungkasnya. (Asp)