Dari Fakta Persidangan Paryoto Terungkaplah Korupsi Kasus Sengketa Tanah di Cakung

Ilustrasi korupsi. (Foto: net)
Senin, 11 Januari 2021, 11:19 WIB
Jakarta City

LampuHijau.co.id - Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) Yudi Kristiana mengatakan, dari fakta persidangan kasus pidana umum berupa pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Jaktim yang mendudukkan eks juru ukur BPN Paryoto sebagai terdakwa, mengungkap kasus besar di belakangnya. Di mana dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menjatuhkan vonis bebas pada Paryoto.

Kasus besar itu terungkap dengan penetapan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakarta, berinisial JY dan AH sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 1,4 triliun. "Memang penanganan perkara ini sebenarnya berangkat dari fakta-fakta persidangan perkara pemalsuan yang sidang di PN Jaktim," ujar Yudi saat dihubungi wartawan, Jumat (8/1/2021).

Dari fakta tersebut, lanjutnya, dibuat telaah intelijen yang hasilnya perlu didalami. Lalu dilakukan penyelidikan pidana khusus. Penyelidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor: Print-05/M.1.13/Fd.1/11/2020 tertanggal 12 November 2020.

Berita Terkait : KPK Korek Pebalap Zahir Ali terkait Kasus Korupsi Pengadaan Tanah di Rorotan

"Dari hasil penyelidikan tersebut ternyata ditemukan peristiwa pidana terkait tindak pidana korupsi," ungkapnya.

Kemudian pada akhir Desember, dilakukan ekspos alias gelar perkara. Tim sudah sampai kesimpulan bahwa cukup bukti untuk penetapan tersangka. "Kami umumkan di awal tahun, sudah ditetapkan tersangka," ucap Yudi.

Kajari membeberkan, JY dan AH melakukan korupsi dengan modus membatalkan 38 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4931 tertanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/RW008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur. Sertifikat yang dibatalkan tersebut sebelumnya atas nama PT SV yang selanjutnya diterbitkan sertifikat baru tersebut atas nama AH dengan luas 77.852 meter persegi.

Berita Terkait : Kejanggalan Kasus Dugaan Korupsi di PT Telkom Tahun 2017 Dengan Perusahaan Swasta

"Kerugian masyarakat terjadi akibat perbuatan tersangka sebesar nilai tanah, yakni Rp1,4 triliun," ungkap dia.

Kedua tersangka dikenakan pasal Pasal 9 UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 KUHP Atau Kedua Pasal 21 UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dihubungi terpisah, Kasi Intel Kejari Jaktim Ady Wira Bhakti mengamini bahwa kasus ini berangkat dari fakta persidangan kasus pemalsuan akta tanah yang menjerat Paryoto. "Ada korelasi. Tapi secara pasal nggak ada hubungannya. Kasus pidum itu berdiri sendiri. Ini kasus tipikornya, case-nya berbeda," imbuhnya.

Berita Terkait : Kejari Depok Tangkap DPO Kasus Penggelapan Tanah Miliaran Rupiah

Dia juga memastikan, akan ada pengembangan dalam penyidikan kasus ini. "Kalau pengembangan pasti ada. Ini kan masih proses penyidikan. Kita tunggu saja," tandas Ady. (YUD)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal