LampuHijau.co.id - Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai anggaran untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta pada 2021 terlalu besar. Angka Rp 8 miliar per anggota dianggap tidak tepat di kondisi pandemi Covid-19. "Anggaran per anggota DPRD ini terlalu berlebihan. Terlebih ditengah situasi masyarakat sebar kesulitan karena dampak pandemi," ujar Badiul kepada wartawan kemarin.

Dari rincian pendapatan yang direncanakan akan diterima anggota dewan Jakarta, Badiul mengkritisi nilai uang paket dan tunjangan keluarga, yang masuk sebagai pendapat langsung.

Baca juga : Lurah Tanjung Barat Penasaran Tunggu Hasil Tes Swab Pegawai

Menurut Badiul, angka tersebut terlalu dipaksakan untuk dicanangkan. Lagipula, uang representasi dinilai cukup untuk menambah numerasi pendapatan anggota per bulannya.

Dari dokumen yang diterima wartawan uang paket yang direncanakan sebesar Rp 225.000, dan uang tunjangan keluarga sebesar Rp 315.000. Untuk representatif, anggota DPRD direncanakan mendapat Rp 2.250.000. "Draft ini perlu dikaji ulang, dan anggota DPRD jangan terjebak melakukan pemborosan anggaran daerah," ucapnya.

Baca juga : KKP Jamin Transparansi Pengurusan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Ikan

Hal lain yang kemudian dikritisi oleh Badiul adalah kurang transparan DPRD terhadap hasil reses mereka. "Reses selama ini juga tidak dilaporkan ke publik oleh anggota dewan, transparansinya sangat lemah,"ungkapnya.
(DRI)