Kasus Sengketa Tanah, Kementerian ATR Pertanyakan Sikap Penegak Hukum

Selasa, 3 Nopember 2020, 20:18 WIB
Jakarta City

LampuHijau.co.id - Sikap penegak hukum yang tidak mencantumkan bukti utama dalam kasus sengketa tanah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) memasuki babak baru.

Kini, Tenaga Ahli dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI, ling R. Sodikin mempertanyakan profesionalitas para penegak hukum. Dia meyakini kalau hasil investigasi yang ada dapat menjerat pihak-pihak yang memiliki jabatan tinggi di BPN.

Sebaliknya, polisi maupun Kejaksaan justru menjadikan seorang juru ukur tanah bernama Prayoto. Pihak kejaksaan dianggap tidak mencantumkan bukti utama dalam kasus sengketa tanah pengadilan negeri Jakarta Timur.

Berita Terkait : Putusan Sela Majelis Hakim Bebaskan Terduga Pelaku Pencabulan Anak Tiri, Pengacara Geram

Bukti utama yang dimaksud dikatakan Tenaga Ahli Kementerian ATR, Iing R Sodikin adalah hasil investigasi sengketa tanah di daerah Cakung Barat tersebut yang telah dilakukan Kementerian ATR pada beberapa waktu lalu. "Tapi sampai saat ini pihak penegak hukum tidak pernah meminta hasil investigasi tersebut kepada kami," ujar Iing, Selasa, 3 November 2020.

Hasil investigasi itu pun diyakini menjadi faktor yang seharusnya bisa menentukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran dalam sengketa tanah oleh pelapor Abdul Halim. Padahal, tanah sekitar 7 hektare tersebut, yang menjadi sengketa antara Benny Simon Tabalujan dengan Abdul Halim, pernah bergulir dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung. Dinyatakan, SHGB milik keluarga Tabalujan adalah sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

Iing yang sedianya telah diutus untuk menjadi ahli dalam muka persidangan, urun dilakukan dengan dalih rencana penuntutan telah disusun oleh Jaksa. Majelis hakim malah tidak bersedia mendengarkan kesaksian ahli yang sedianya akan mengungkap hal-hal yang bisa membuat terang perkara.

Berita Terkait : Gempita Bersama Kementan Dorong Kepastian Harga Bagi Petani

"Kami hanya bisa memberikan keterangan saja secara tertulis untuk bukti utama yang sedianya bisa membuat terang kasus ini mana yang benar dan mana yang salah," ujarnya.

Seorang juru ukur di BPN, Paryoto, yang menjadi terdakwa dalam perkara ini pun tidak bisa berbuat banyak. Sebab, dalam perkara ini justru tidak ikut menjerat para atasannya, meskipun sudah ada proses pencopotan beberapa pejabat struktural setelah kasus ini bergulir.

Diketahui sebelumnya, perkara Pidana dengan perkara No.614/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dengan nama Terdakwa Paryoto dengan Majelis Syafrudin A Rafiek, Hakim Aggota Sri Asmarani, serta Tohari Tapsirin ini pun akan segera memasuki tahap pembacaan tuntutan. (YUD)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal