LampuHijau.co.id - Rencana Gubernur DKI Anies Baswedan dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jilid II dicurigai sebagai upayanya mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan ditolaknya pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2019 oleh empat fraksi di DPRD DKI.

Pemerhati sosial politik Rudy S Karim mengatakan Anies mengumumkan pemberlakuan PSBB Jilid II sehari setelah ditolaknya pertanggungjawaban P2APBD oleh empat fraksi di DPRD DKI.

"Bukannya sudzon, tapi faktanya seperti itu," kata Rudy S Karim, Jumat (11/9/2020).

Sebenarnya, kata Rudy, keanehan sudah terlihat saat rapat paripurna pertanggungjawaban P2APBD 2019 digelar. Mikrophon tidak hidup, akibatnya anggota dewan kesulitan menyampaikan protesnya.

"Yang hidup hanya mikrophon di meja pimpinan DPRD DKI saja. Ada apa ini," ujarnya.

Baca juga : Reklamasi Ancol, Mantan Pendukung Anies: Anies Baswedan Ingkar Janji

Penolakan terhadap pertanggungjawaban P2APBD sangat wajar karena Anies bersikap tidak transparan dalam penggunaan anggaran.

Terlepas dari kecurigaannya tersebut, Rudy mempertanyakan efektivitas penanganan Covid-19 yang dilakukan Anies.

"Setiap kebijakan yang dibuatnya masyarakat tidak pernah diberitahu hasil evaluasinya. Contohnya razia masker, peti mati, dan pembagian sembako yang datanya tidak akurat," imbuhnya.

Kata Rudy, kebijakan Anies tersebut sangat berdampak pada masyarakat. Diibaratkan sebuah bus sehabis berhenti dan melaju kembali tiba-tiba direm mendadak yang akan berisiko bagi penumpangnya.

Dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan, Rudy mempertanyakan apakah Anies sudah mengidentifikasi klaster-klaster yang menyebabkan meningkatnya penyebaran virus Covid-19 di Jakarta.

Baca juga : Pemkab Cirebon Akan Fasilitasi Internet Bagi Desa dan Kelurahan

Rudy juga meminta Anies untuk bersikap konsisten terhadap kebijakannya sendiri. Ia mencontohkan lagi, banyak masyarakat yang telah menerapkan protokol kesehatan, seperti restoran dan mal, tapi Anies sendiri tidak bisa memastikan kepatuhan anggotanya.

"Lihat situasi di kawasan Kota Tua, manusia berkumpul seenaknya. Pertanyaannya, kemana Satpol PP? Sebelumnya kebijakan ganjil genap yang menyebabkan terjadinya penumpukkan di halte-halte busway. Semua ini tidak dievaluasi dengan baik," tukasnya.

Perlu diketahui juga, Rudy bertanya apakah Anies sudah memperhitungkan dampak dari kebijakan tarik rem darurat yang dikeluarkan. Misalnya, secara makro terbukti setelah diumumkan esok harinya Indesk Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 5 persen, dan memicu potensi nilai rupiah akan anjlok, Kebijakan Anies ini dipertanyakan efeltivitasnya oleh Menko Airlangga Hartarto.

Sedangkan dari sisi mikro, masyarakat yang sudah 'ter-lockdown' selama empat bulan, ketika sudah mulai beraktivitas menjadi terkaget-kaget begitu Anies menarik rem darurat.

Lebih mengerikan, dampak dari kebijakan 'tarik rem darurat' Anies itu bisa membuat golongan menengah ke atas untuk berpikir ulang untuk memberikan bantuan ke masyarakat karena prediksi penanganan Covid meleset. "Jadi dalam mengeluarkan kebijakan harus komprehensif, jangan parsial," tegas Rudy.

Baca juga : Diduga Lakukan Penipuan, Anak dan Ponakan Mantan Menag Dilapokan ke Polisi

Rudy membeberkan sikap inkonsisten Anies Baswedan lainnya dalam penanganan penyebaran virus Covid-19 yaitu memberikan izin berdemonstrasi sekelompok orang.

Rudy memastikan dirinya akan berusaha sekuat tenaga bersama beberapa elemen masyarakat menggagalkan penerapan PSBB Jilid II. HDS