LampuHijau.co.id - Presiden Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT), Ebit T., S. H. mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera mengidentifikasi sekaligus memeriksa para calon kepala daerah (cakada), yang akan bertarung di Wilayah Indonesia Timur terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang bermuara pada tindak pidana korupsi.

Hal itu, kata Ebit, sangat penting. Mengapa? Karena, lanjutnya, banyak para calon kepala daerah di wilayah Indonesia Timur yaitu pejabat dan pengusaha yang terindikasi terkena dugaan kasus korupsi, dan persoalan hukum masih mengikuti Pilkada serentak 2020 Desember mendatang.

"KPK jangan segan-segan. Dan, harus segera mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang masuk dalam map merah (diduga bermasalah dalam hukum)," jelasnya.

Baca juga : ISPI: Peternakan Indonesia Semakin Maju

Tegas Ebit, bila mereka memang sudah cukup kuat bukti melakukan tindak pidana korupsi, maka KPK harus segera melakukan tindakan hukum. Dan, KP2IT akan selalu bersama KPK untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.

"Supaya masyarakat tahu dan tidak memilih calon kepala daerah yang terlibat kasus korupsi," cetusnya.

Dijelaskan Ebit, KP2IT telah melakukan investigasi. "Ada beberapa kandidat yang bermasalah hukum, tapi parpol masih saja dukung mereka," ucapnya heran.

Baca juga : Istri Ketua KPK Rayakan Hari Kemerdekaan RI ke-75 Lewat Lagu Indonesia Rumah Kita

Dan, tukas Ebit, KP2IT juga sudah melaporkan ke partai mengenai rekam jejak kandidat tersebut. "Tapi, partai itu masih masih saja membandel. Kalau seperti ini, partai tersebut akan hancur masa depannya di Indonesia Timur," terangnya.

Disebutkan Ebit, partai sebelum memberikan rekomendasi kepada calon kepala daerah, harusnya lebih dahulu menyeleksi dan melihat track record (rekam jejaknya). "Jadi jangan beli kucing dalam karung," papar Ebit.

Untuk itu, Ebit mendesak  KPK harus segera mengambil langkah hukum kepada para calon daerah di wilayah Indonesia Timur. "Karena, di Indonesia susah disenter. Tapi, KP2IT akan menyenter dan akan membantu KPK dengan data-data akurat sebelum Pilkada serentak Desember mendatang," cetus dia. (AGS)