LampuHijau.co.id - Belakangan ini muncul desakan dari Boy Bernadi Sadikin, mantan Ketua Relawanan Pemenangan Anies-Sandi di Pilgub DKI 2017, agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membubarkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Alasannya, dalam kondisi pandemi COVID-19, perlu efisiensi dan efektivitas lembaga di lingkungan Pemprov DKI.

Terlebih belum lama ini, langkah efisiensi dan efektivitas lembaga juga dilakukan pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membubarkan belasan lembaga yang dianggap tidak produktif. Tentunya, hal ini juga menjadi langkah dalam efisiensi anggaran.

Karena itu, desakan untuk membubarkan TGUPP di lingkungan Pemprov DKI juga sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Berbagai kalangan pun menanggapi desakan dan kritik Boy Sadikin kepada Anies dengan persepsi yang berbeda-beda.

Sebagian beranggapan bahwa desakan tersebut cukup realistis, menimbang kondisi pandemi COVID-19 yang membutuhkan anggaran besar. Sehingga anggaran untuk membayar honor TGUPP bisa dialihkan untuk menambah anggaran penanganan COVID-19 di Ibu Kota.

Terdapat juga anggapan bahwa TGUPP yang dibentuk untuk membantu kelancaran tugas Gubernur Anies, justru menjadi penghambat. Banyak program kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya lantaran masukan-masukan dari TGUPP.

Baca juga : Bimbim Clow Bantah Tudingan Joshua Tentang Pengelapan Dana Donasi Rp 3 Miliar

Ada juga yang berpendapat bahwa desakan pembubaran TGUPP lantaran adanya pihak memberikan masukan atau bisikan ‘pihak-pihak tertentu’ kepada Boy Sadikin dengan tujuan merenggangkan hubungannya dengan Gubernur Anies Baswedan.

Menanggapi persoalan itu, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menyatakan, kritik yang terlontar dari Boy Sadikin memiliki dasar yang kuat.

“Dikira ada ‘kompor’, tidak benar. Pak Boy adalah orang yang sangat paham tentang Jakarta, birokrasi dan perpolitikan. Beliau (Boy) juga mantan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta dan anak dari mantan Gubernur Ali Aadikin.

Bahkan, pernah menjadi wakil ketua DPRD DKI Jakarta. Jadi, Pak Boy tidak miskin informasi dan perkembangan soal Jakarta,” ujar Amir saat berbincang dengan Lamjo Jak Online, Sabtu (15/8/2020).

Menurut Amir, kritik Boy Sadikin tersebut bertujuan membantu Gubernur Anies agar tidak ‘digerecoki’ oleh orang-orang di sekitarnya. Terutama yang duduk di TGUPP.

Baca juga : Kendaraan Makin Naik, Polantas Polda Jateng Intensifkan Pembinaan Terhadap Pengendara

“Selanjutnya, tergantung bagaimana gubernur menyikapinya. Gubernur Anies makin mendekati masa akhir jabatannya. Oktober 2020 adalah tahun ketiga menjabat. Akan ada tantangan dan peluang baru yang tak bisa diselesaikan oleh Anies sendiri,” beber Amir.

Amir menegaskan, Gubernur Anies harus menyadari bahwa dirinya memiliki banyak dukungan. Yakni secara formal, hubungan antara gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Maupun non-formal, yakni hubungan antara gubernur dengan para relawan pendukungnya di Pilgub 2017.

“Semua pendukung pastinya berharap Gubernur Anies bisa menyelesaikan tugas dengan baik,” tutur dia.

Ia juga mengaku sempat berbincang-bincang Boy Sadikin terkait persoalan itu. Terungkap, pasca desakan pembubaran TGUPP, Boy banyak menerima berbagai komentar melalui WhatsApp-nya. Semuanya bernada menyudutkan. Di antara komentar tersebut ada yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan Boy merupakan hasil bisikan orang lain.

“Boy marah dan tersinggung, serta merasa tak nyaman karena merasa direndahkan dan disepelekan. Sebab, apa yang disampaikannya itu berdasarkan pengamatan dan analisanya selama ini, bukan dari (bisikan-red) orang lain,” ungkap Amir.

Baca juga : Persiapan New Normal, Pasar Lama Kota Tangerang Ditinjau Kesiapannya

Sebelumnya, pada Minggu (9/8/2020), Boy mengatakan bahwa terlalu banyak bidang di TGUPP. Sehingga mesin birokrasi tidak berjalan maksimal dalam melayani masyarakat Jakarta. Ia menyarankan agar bidang-bidang itu dipangkas.

Begitu pula dengan jumlah personelnya, sehingga personel TGUPP yang berjumlah 67 orang, cukup menjadi 20 orang saja. “Di TGUPP banyak bidang, seperti Bidang Hukum dan Reklamasi Pantura. Yang lain bubarkan aja.

Cukup 20 orang aja untuk membantu gubernur. Terlalu banyak orang jadi pemborosan anggaran. Birokrasi malah jadi nggak kerja maksimal,” kata Boy.

Menurut Boy, seharusnya TGUPP dapat membantu kelancaran tugas gubernur. Kenyataannya justru berbalik, kinerja TGUPP tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Pergub No. 16/2019. (DRI)