Pelanggar Protokol Kesehatan di DKI Jakarta Bakal Dikenai Sanksi Progresif

Sabtu, 8 Agustus 2020, 07:10 WIB
Jakarta City

LampuHijau.co.id - Banyak warga yang abai terhadap protokol kesehatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan sanksi progresif kepada warga yang mengulang pelanggaran. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Arifin mengatakan sanksi kelipatan bakal diterapkan karena melihat pelanggaran protokol yang masih terus terjadi selama PSBB transisi. "Sanksi kelipatan atau progresif sedang disusun kajiannya oleh Biro Hukum. Setelah diundangkan nanti akan langsung diterapkan sanksi progresifnya," kata Arifin.

Berita Terkait : Hukuman Pelanggar Protokol Kesehatan : Panjat Tiang, Teriak Janji Tak Ulangi Lagi

Menurut Arifin, petugas Satpol PP telah berusaha maksimal melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan membubarkan kerumun orang. Namun, masih banyak masyarakat maupun lembaga yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan tersebut. "Yang kami lihat justru pelanggarannya dilakukan berulang," ujarnya.

Berita Terkait : Guna Mempercepat Ekonomi Bangkit, Masyarakat Harus Disiplin Patuhi Protokol Kesehatan

Sebelum menerapkan sanksi progresif, kata dia, pemerintah bakal lebih dulu merancang sistem atau aplikasi yang bisa mengontrol dan mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan warga.
Jika seorang warga telah melanggar protokol, nantinya sistem atau aplikasi yang sedang dirancang ini bakal merekam pelanggaran dan identitas warga. Jika sistem membaca adanya pelanggaran yang diulang oleh warga, maka otomatis sistem bakal mengarahkan kepada kelipatan sanksi yang diberikan.

Berita Terkait : Mau Libatkan Preman Buat Awasi Protokol Kesehatan, Apa Polri Sudah Nggak Mampu?

Mengacu Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020 tentang PSBB transisi, sanksi denda Rp 250 bisa diberikan bagi warga yang melanggar protokol kesehatan penggunaan masker. 
Saat sanksi progresif diterapkan, kata dia, pelanggaran protokol penggunaan masker yang berulang bisa dikenakan denda keliatan hingga Rp 500 ribu. "Sanksi di Pergub ini yang akan dikaji untuk melaksanakan sanksi progresif," ujarnya. (RKY)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal