Selama Jadi Menteri Cuma Bikin Kisruh

Pak Jokowi Diminta Pecat Mas Nadiem 

Jumat, 24 Juli 2020, 19:38 WIB
Jakarta City

LampuHijau.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk mendepak Nadiem Anwar Makarim dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), karena dianggap gagal memimpin kementerian tersebut. Di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, pemilik perusahaan Go-Jek Indonesia itu justru tak bisa membuktikan terobosannya dan malah bikin gaduh. Anggota DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay merasa selama Nadiem menjabat sebagai menteri, hingga saat ini belum ada prestasi yang ditorehkannya. Pelaksana tugas (Plt) Ketua Fraksi PAN di DPR ini menilai, kemandulan kerja Menteri Nadiem sebenarnya sudah tergambar dari latar belakang pendidikannya yang 'gado-gado'.

“Saya tidak tahu keahlian spesifik Nadiem Makarim ini. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, kan campur-campur. Sarjananya adalah hubungan internasional, sedangkan masternya adalah MBA. Sementara, bisnis yang digelutinya sebelumnya jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan," tanya Saleh dalam pesan singkatnya kepada wartawan, kemarin.

Tak hanya itu, kata anggota Komisi IX DPR ini, Menteri Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik dan perdebatan dalam dunia pendidikan. Yang paling viral adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP). “Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh," ketus Saleh. 

Berita Terkait : Jokowi Didesak Reshuffle Nadiem, Bikin Marah Organisasi Pelajar Tanah Air

Karena hal itu, Saleh berani menyebutkan jika sikap dan kebijakan Menteri Nadiem tak menunjukkan sosok pemimpin yang baik. Saleh juga mengatakan, kebijakan Menteri Nadiem tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. "Apalagi selama ini, presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia," tegas Saleh.

Untuk itu, lanjut Saleh, PAN meminta Presiden Jokowi segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem Makarim. Bahkan, PAN menuntut Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. “Insya Allah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem ini. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. Gendangnya sekarang ada di presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh," tandas Saleh.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menegaskan pihaknya akan memanggil Menteri Nadiem ke Senayan. Komisi X DPR itu ingin meminta penjelasan Menteri Nadiem terkait langkah memasukkan Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation ke dalam daftar penerima hibah dari Kemendikbud.

Berita Terkait : Mendikbud Nadiem Bikin Program Guru Penggerak

Sebelumnya, dua lembaga nonprofit tersebut disebut mendapat hibah program Organisasi Penggerak maksimal sebesar Rp20 miliar per tahun. Syaiful menegaskan, pihaknya akan memanggil Menteri Nadiem setelah masa reses DPR RI berakhir. "Antara 17 Juli hingga 13 Agustus 2020. Kami sedang mendiskusikan di internal komisi kalau sekitanya urgent, ya mungkin di masa reses kami akan minta ke pimpinan DPR," ucap Syaiful saat dihubungi wartawan, kemarin.

Setelah memanggil Menteri Nadiem, kata politikus PKB ini, Komisi X DPR akan meminta penjelasan secara langsung kepada Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. "Baru panggil kita panggil Sampoerna-Tanoto. Kami berharap ada solusi soal ini," ungkap Syaiful.

Lebih lanjut, Syaiful berkata bahwa memasukan Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation ke dalam daftar penerima hibah dari Kemendikbud merupakan langkah yang tidak etis. Menurutnya, dua lembaga nonprofit itu seharusnya memberikan corporate social responsibility (CSR) untuk dunia pendidikan. Ia pun menyatakan langkah mundur yang diambil oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah serta Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama telah membuat Organisasi Penggerak menjadi sebuah program yang tak lagi relevan. "Dengan mundurnya NU dan Muhammadiyah, program ini di mata saya semakin tidak relevan karena NU dan Muhammadiyah yang punya jaringan paling banyak selama ini," tandas Syaiful.

Berita Terkait : JK Tak Setuju Bos Go-Jek Jadi Menteri

Untuk diketahui, Program Organisasi Penggerak Kemendikbud yang digagas Nadiem punya misi membantu meningkatkan kualitas pengajar saat Ujian Nasional (UN) ditiadakan. Masalahnya, potensi salah sasaran dana hibah negara mencuat karena ada organisasi tak murni lembaga pendidikan yang lolos. Nadiem mengumumkan program ini pada awal Maret. Tujuannya, mengajak organisasi masyarakat di bidang pendidikan berlomba membuat pelatihan yang ditargetkan untuk guru dan kepala sekolah. Pelatihan ini dilakukan sebagai tindak lanjut keputusan Nadiem mengganti UN menjadi asesmen kompetensi dan survei karakter dengan numerasi dan literasi jadi poin penting yang bakal diujikan. (DED)
 

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal