LampuHijau.co.id - Di tengah pandemi covid-19 saat ini, Pemprov DKI harus mengizinkan dunia usaha tetap beraktivitas. Caranya, harus tegas dalam menetapkan protokol kesehatan.

"Kesehatan dan ekonomi ini harus sama-sama jalan. Artinya, jika pengelola tempat usaha tak menerapkan protokol kesehatan, harus ditutup," kata anggota Komisi B DPRD DKI, Nur Afni Sajim, di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Baca juga : Walikota Tangerang Cek Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan

Dibukanya dunia usaha ini, kata politisi Partai Demokrat ini, sangat penting untuk menggairahkan ekonomi Jakarta. Dan ini penting untuk mengantisipasi terjadinya pengangguran di tengah masyarakat.

"Antara kesehatan dan ekonomi ini jadi dilematis. Bagi saya, dua-duanya harus jalan. Kesehatan akibat covid-19 harus dijaga, ekonomi juga harus jalan," tandas mantan Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Barat ini.

Baca juga : Semua Unit Lalu Lintas Harus Ikuti Protokol Kesehatan Demi Persempit Sebaran Covid-19

Dalam menegakkan protokol kesehatan ini, Afni meminta agar Dinas Kesehatan DKI harus tampil di depan untuk memastikan protokol kesehatan benar-benar diterapkan di dunia usaha seperti mal, pasar rakyat maupun tempat usaha lainnya. "Dinas Kesehatan DKI itu harus turun ke lapangan dalam memastikan dunia usaha berjalan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bila tidak, jangan diizinkan untuk beraktifitas," paparnya.

Kalau perlu dan karena sudah ada anggarannya di APBD DKI, saran Afni, Dinas Kesehatan DKI sebaiknya melakukan rapid test maupun swab di pasar-pasar, mal maupun di tempat usaha lainnya. "Soal biaya rapid test ini, Dinas Kesehatan DKI bisa juga bekerja sama dengan pengelola tempat usaha seperti mal dan pasar. Intinya, roda ekonomi jalan, protokol kesehatan juga diterapkan," imbuh Afni. (ULI)