Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Gubernur DKI Jakarta didesak segera mengisi sejumlah posisi pejabat eselon dua dilingkungan Pemprov DKI Jakarta yang masih lowong dengan pejabat definitif. Saat ini sejumlah posisi lowong tersebut diisi oleh pelaksana harian (PLH).
Antara lain kepala dinas perumahan dan pemukiman, kepala dinas UMKM, wakil kepala badan pendapatan daerah, dan sekretaris DPRD.
Pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah mengungkapkan saat ini kondisi Pandemi Covid 19 di ibukota sudah mudah mereda. Artinya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bisa memikirkan hal lainnya diluar penanganan masalah Covid 19. Salah satunya dengan mengisi sejumlah posisi eselon dua yang sudah enam bulan lebih kosong dan diisi pelaksana harian (PLH).
Baca juga : Panen Raya di Karawang, BAZNAS Berdayakan Petani
"Tentunya kondisi ini sangat krusial bagi jalannya roda organisasi dilingkungan Pemprov DKI. Idealnya posisi PLH itu diisi paling lama enam bulan, kalo lewat dari enam bulan sebaiknya Anies segera menunjuk pejabat definitif. Apalagi saat ini sedang pembahasan APBD DKI 2021," ujarnya saat berbincang dengan wartawan, Rabu (1/7/2020).
Amir mengungkapkan dua solusi mengatasi kondisi kekosongan ini. Pertama, Anies bisa memberdayakan pejabat yang masuk kategori job fit yang saat ini diperbantukan di tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) sesuai dengan bidang tugasnya. Sehingga Anies tidak perlu mengadakan seleksi terbuka.
Kedua, lanjut Amir, Anies bisa melakukan seleksi terbuka dalam pengisian jabatan-jabatan yang lowong tersebut dengan menugaskan Sekda untuk membentuk panitia seleksi (pansel).
"Dari dua solusi ini tinggal tergantung Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) memilih yang mana. Apalagi yang saya dengar 1 hingga 2 bulan kedepan banyak pejabat eselon dua yang memasuki masa pensiun. Tentunya ini harus segera disikapi agar roda organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya,"bebernya.
Untuk itu, Amir menyarankan kepada sekretaris daerah selaku ketua pansel dan kepala badan kepegawaian daerah (BKD) selaku sekretaris pansel untuk memberikan masukan-masukan kepada Gubernur terkait kondisi ini.
"Karena bagaimana pun juga jika kondisi dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan masalah dikemudian hari," tegasnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota komisi A DPRD DKI Jamaludin. Politisi muda partai Golkar ini mendesak agar Gubernur Anies Baswedan segera memilih pejabat yang memang sudah sesuai menempati jabatan tersebut.
Baca juga : Dewan Pakar PKPI: Kasus Pribadi, Novel Baswedan Harus Kembalikan Uang Pengobatan Rp3,5 M
"Jangan terlalu lama dibiarkan kosong. Gubernur harus segera memilih pejabat yang sesuai dari segala sudut pandang,"ujarnya. Politisi asli Rawa Bambon, Ciracas, Jakarta Timur ini mengatakan Gubernur Anies terlihat sangat sibuk mengurusi Pandemi Covid 19 saat ini namun seakan melupakan kondisi di internal Pemprov DKI. "Ibarat rumah, pak Gubernur sibuk mengurusi orang lain, tapi melupakan kondisi internal anak buahnya," ujar Jamal lirih. (DRI)
