LampuHijau.co.id - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Jamaludin meminta PT PLN tidak melakukan tindakan pemutusan sambungan aliran listrik ke rumah-rumah masyarakat yang menunggak tagihan PLN.

Hal itu menyusul banyak keluhan masyarakat kepada dirinya terkait bengkaknya tagihan listrik saat kebijakan Work From Home (WFH) diberlakukan.

Baca juga : 26 Anggota DPRD Kota Depok & 30 Pegawai Lakukan Test Swab

"Saya minta agar masyarakat tidak diputus aliran listriknya. Soalnya, banyak bener warga yang ngeluh. Dengan segala kerendahan hati saya sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, saya siap kerja bakti di PLN untuk membayar tagihan listrik masyarakat saya. Mau di suruh narik kabel saya siap. Demi rakyat saya," ujar Jamal saat berbincang dengan Lamjo Jak, Rabu (10/6) malam.

Menurut politisi muda Golkar, saat ini hampir seluruh masyarakat terkena dampak dari Covid-19 khususnya warga berpenghasilan rendah.

Baca juga : Kasus Pencemaran Nama Baik Anggota DPRD Depok dari PKB Sudah P21

"Mereka mengeluhkan kenaikan rata-rata 30 sampai 40 persen Yang ngeluh hampir semua mengeluh, apalagi yang kerja harian, " bebernya.

Politisi dapil Jakarta Timur ini mengungkapkan pihak PLN dapat memberikan kemudahan berupa cicilan pembayaran listrik diyakini sangat bermanfaat untuk masyarakat.

Baca juga : GPMI Serukan Gaji 106 Anggota DPRD DKI Disumbangkan ke Rakyat untuk Beli Beras 

"Yang penting aliran listrik ke rumah warga berpenghasilan rendah tidak diputus, mengingat penerangan listrik adalah kebutuhan primer masyarakat," tegas politisi asli Rawa Bambon, Ciracas ini.

Diketahui, kenaikan tagihan listrik pada saat ini disebut PT PLN bukan karena ada kenaikan harga, tetapi karena naiknya konsumsi masyarakat sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan. (***)