LampuHijau.co.id - Ada sekitar 3,7 juta masyarakat DKI Jakarta mendapat bantuan selama pandemi Corona. Anggaran bantuan social untuk mereka sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.

Sri Mulyani mendapat informasi dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya. "Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta," kata Sri Mulyani. "Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," tambahnya. 

Baca juga : Asyik Menkeu Sri Mulyani Bakal Bebaskan Pajak Karyawan

Selama pandemi Corona, pemerintah memutuskan memberikan perlindungan sosial bagi 3,7 juta warganya. Di mana, sekitar 2,6 juta atau setara 1,2 juta kepala keluarga ditanggung pemerintah pusat dan sisanya 1,1 juta menggunakan anggaran DKI Jakarta.
Besaran insentif yang diberikan adalah Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan sejak April 2020. Insentif yang diberikan berupa sembako. Pemberian ini juga sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak mudik Lebaran tahun ini.

Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendi menyinggung soal koordinasi mengenai data bansos dengan Pemprov DKI. Muhadjir sempat menegur Anies karena khawatir ada kekacauan penyaluran bansos di lapangan. "Dan inilah yang banyak dan itu tidak ada dalam data karena itu sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problem data, belum lagi sinkronisasi. Misalnya kami dengan DKI ini sedang cocok-cocokkan data bahkan kemarin saya dengan Pak Gubernur, agak saya tegur keras Pak Gubernur, karena kemarin waktu rapat kabinet terbatas, dia menyodorkan data miskin baru di Jakarta itu sekitar 3,6 juta orang beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1,1 kemudian sisanya minta ditangani oleh pusat," ujar Muhadjir.

Baca juga : Gubernur DKI Diminta Kaji Ulang PKL Jualan di Trotoar

Muhadjir mengatakan data dari RT/RW terkait warga yang berhak menerima bansos tidak dilaporkan. Menurut Muhadjir, hal itu bisa menyebabkan keributan di tengah masyarakat. "Karena itu perorangan maka kemudian kita breakdown menjadi keluarga kemudian Kemenko PMK, pak mensos, melalui Mensos kita alokasikan 1,3 juta kepala keluarga yang akan kita supply, tetapi di lapangan ternyata bahwa bantuan gubernur itu sekadar untuk mengisi kekosongan pemerintah pusat mengisi, kan di lapangan jadi kacau kenapa? Karena daftar yang diturunkan oleh DKI ke Kemensos, data yang kemarin menerima bantuan Gubernur. Sementara RT/RW punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos tapi itu tidak dikirim ke Kemensos, ketika datang bantuan dari kita, yang tercatat tuntut supaya itu haknya, sementara yang didaftar tuntut juga, sudah didaftar kok nggak dikasih, bayangkan di lapangan," kata Muhadjir.

Muhadjir lantas meminta Anies untuk tidak merubah data yang telah disepakati dalam rapat kabinet terbatas. Jangan sampai, kata Muhadjir, masyarakat ribut di lapangan kemudian melampiaskan kekesalannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Untung saya menteri yang suka di lapangan, saya turun sendiri cek ke lapangan, kalau nggak itu, bukan apa, mungkin sudah terjadi keributan kericuhan di DKI gara-gara itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana dinamika di lapangan," tutur Muhadjir.

Baca juga : Berbagai Modus Nekat Mudik ; Travel Gelap, Ngumpet di Truk Juga Mobil Di-towing 

"Karena itu kemarin saya jelaskan, ingatkan Pak Gubernur, Pak Gubernur kan ada kesepakatan itu rapat kabinet tidak begitu, Gubernur sanggup, DKI sanggup 1,1 juta, kita siapkan 2,5 juta, jadi jangan dirubah itu, kalau dirubah kacau, soal nilainya berbeda, bantuannya itu kita bicarakan teknis di lapangan, penjelasan ke masyarakat tapi jangan sampai yang sudah didaftar RT/RW ini nggak diberi ini bisa kacau nanti, RT/RW digebuki warga, kemudian warganya juga protes ke pemerintah pusat, pakai video yang maki-maki presiden, presidennya nggak tahu apa-apa," beber Muhadjir.(LHTJ)