LampuHijau.co.id - Sejatinya, untuk membantu calon tenaga kerja serta korban PHK akibat pandemi Covid-19. Kartu Prakerja malah menuai polemik. Ada yang bilang jika program tersebut tidak bermanfaat. Menghamburkan uang Negara. Bahkan, ada yang mencium aroma korupsi. MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) melaporkan dugaan korupsi dalam Program Kartu Prakerja. MAKI menduga penunjukkan 8 mitra pelatihan daring tanpa lelang terbuka. MAKI pun menduga tarif pelatihan online dalam Program Kartu Prakerja digelembungkan. "Terlalu mahal apabila didasarkan ongkos produksi materi bahan pelatihan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Atas aduan MAKI itu, KPK berjanji menganalisa laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam Program Kartu Prakerja. “KPK akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut dengan melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima,” kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Baca juga : Artis Juga Bakal Dapat Kartu Prakerja, Lah?

Ali menerangkan analisa itu akan mengarah pada ada atau tidaknya tindak pidana dalam Kartu Prakerja. Bila ditemukan tindak pidana, kata dia, KPK akan melakukan langkah hukum sesuai kewenangannya. Para anggota Komisi Hukum DPR juga kompak mendesak KPK mengusut Program Kartu Prakerja. Desakan itu disampaikan pekan lalu dalam rapat kerja dengan Ketua KPK Firli Bahuri.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membeberkan kejanggalan program Kartu Prakerja. Menurutnya, skema program kebanggaan Presiden Jokowi ini bermasalah. Semestinya, kalau memang untuk membantu masyarakat, bisa dilakukan dengan bantuan tunai langsung (BLT) dan tak perlu menggunakan pelatihan. “Ini untuk menjaga agar anggaran Kartu Prakerja bisa utuh seratus persen sampai ke masyarakat, tidak terpotong oleh mitra penyedia jasa pelatihan,” ungkapnya. Ia mengungkap, bahwa 28 persen dari total anggaran Kartu Prakerja Rp 5,6 triliun masuk ke kantong platform digital yang menjadi mitra. Karena itu, ia menilai bahwa kengototan pemerintah memberikan pelatihan itu tidak masuk akal. “Jangan lupa, duit sebesar itu habis hanya untuk membeli video tutorial. Ini kan tak masuk akal,” tegasnya.

Baca juga : UGM Dukung Kementan Awasi Ketat Pangan Rakyat

Sebagai pembanding, anggaran TVRI dan RRI dalam APBN 2020 itu masing-masing hanya Rp1,2 triliun dan Rp 1,3 triliun. Jika anggaran beli video itu Rp 500 miliar atau kurang, maka akan lebih efisian diserahkan ke TVRI atau RRI untuk memproduksi siaran program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. "Saya kira bukan hanya 5,6 juta target Kartu Prakerja saja yang bisa menontonnya, tapi juga 270 juta masyarakat Indonesia,” bebernya. Selain itu, masyarakat juga tidak akan harus membeli pulsa atau kuota internet serta memiliki smartphone untuk bisa mengaksesnya.

Di sisi lain, urusan validasi data dianggapnya lemah dan kriteria penerina bantuan Kartu Prakerja juga tak jelas parameternya. Semua orang bisa mendaftar dan semuanya bisa mengaku berhak menerima bantuan. Seleksi juga bersifat random saja, tidak melibatkan verifikasi data atau sejenisnya. “Menurut saya, penggunaan anggaran negara seharusnya tidak boleh gegabah seperti itu. Potensi penyelewengan jadi besar sekali,” pungkasnya. (LHTJ)