LampuHijau.co.id - Sebagai wilayah yang menjadi zona merah penyebaran virus Corona (Covid-19), Pemprov DKI Jakarta harus membangun rumah sakit khusus untuk penanganan pasien Covid-19 atau untuk darurat musibah lainnya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengungkapkan Jakarta sebagai Ibukota harus jadi teladan dalam menangani berbagai persoalan, keadaan darurat dan krisis, salah satunya adanya RS khusus tersebut. "Jangan sampai kalah dengan wilayah lain,” kata Suhaimi kepada wartawan kemarin.

Suhaimi melanjutkan, segala yang terjadi di Jakarta menjadi sorotan dunia. Ditambah lagi Pemprov DKI harus ekstra kerja keras mencari solusi bagi warga yang terdampak. "Warga yang kehilangan pekerjaan, tidak dapat membayar kontrakan, yang tidur di emperan toko, tidak dapat makan harus menjadi prioritas perhatian Pemprov DKI dan stake holder lainnya, jangan sampai mereka melakukan tindakan kriminal,” ujarnya.

Baca juga : Pegadaian Berikan Bantuan APD dan Ambulans Khusus Pasien Covid-19 ke PMI DKI Jakarta

Yang tak kalah penting juga, kepada tenaga kesehatan dan paramedis harus diberikan perhatian lebih dan menjamin kesejahteraan yang layak dan memadai. "Mereka sebagai garda terdepan, sudah selayaknya mendapatkan apresiasi yang tinggi di Jakarta,” tandas Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta itu.

Sementara itu, perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) periode kedua mendapat perhatian pentolan Gerindra DKI. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menilai PSBB di Jakarta secara umum sudah cukup baik. "Tinggal yang tahap II ini harus ada pengawasan lebih ketat dan kalau perlu ada sanksi," ujar Taufik saat dihubungi wartawan, Minggu (26/4).

Baca juga : Ungkit Kasus Hukum Riza Patria, Gerindra Tuding PSI Aneh dan Ugal-ugalan

Politisi Partai Gerindra ini pun mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bertindak responsif selama ini dalam menangani pandemik Covid-19. "Mudah-mudahan selesai PSBB kedua ini, Corona memudar penularannya," kata Taufik.

Oleh karenanya, Taufik menekankan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dapat lebih tegas dalam memberikan pengawas di masa PSBB kedua ini. Termasuk dalam hal pendistribusian bantuan sosial (bansos). "Sesuatu itu harus dievaluasi secara komprehensif. Misalkan sembako. Dari 1,2 juta yang miskin misal ada memperbaiki data ya oke saja. Tiggal di pengawasannya aja, lebih ketat dan diberi sanksi," pungkasnya.(DRI)