LampuHijau.co.id - Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pro aktif mengawasi berbagai kegiatan dan potensi pemanfaatan penggunaan anggaran bantuan yang diberikan Pemprov DKI, dalam menghadapi pandemi coronavirus Covid-19 di Jakarta.

Komisi antirasuah pimpinan Firli Bahuri itu diminta tidak berkompromi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa (PBJ) berkedok skema bantuan bantuan sosial (Bansos), sebagai dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Demikian disampaikan Direktur Eksekutif KP3I, Tom Pasaribu kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (19/4/2020).

Baca juga : “Mau Percantik Monas Kok Rumit” Pemprov DKI Siap Ganti 573 Pohon 

“Saya berharap, ada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengadaan bantuan penanganan wabah virus corona. Jangan sampai ada oknum yang dibiarkan mengeruk keuntungan di tengah bencana dan kesulitan masyarakat," kata Tom.

Tom lantas mempertanyakan langkah-langkah yang dilakukan KPK sejauh ini, dalam rangka monitoring potensi penyimpangan penggunaaan anggaran yang berupaya untuk mengambil kesempatan bagi kepentingan pribadi di tengah usaha menyelamatkan masyarakat terdampak penerapan PSBB di Ibu Kota.

Baca juga : Komplotan Penipu Berkedok Lowongan Kerja di Tangerang Dibekuk Polisi

"Siapa yang mengawasi pengadaan barang di BPPBJ DKI? Kebutuhan-kebutuhan masyatakat selama masa Covid ini yang dilelang bagaimana? Pendistribusian barangnya seperti apa? Sebab, selama ini kita tahu, ada banyak permainan di BPPBJ yang diduga malah dilindungi oleh LKPP. Saya punya buktinya dalam beberapa kasus pengadaan barang di DKI," ungkap Tom.

Karena itu, Tom meminta KPK mengawasi semua skema bansos yang saat ini sedang berjalan. Supaya dana yang dialokasikan yang begitu besar tepat sasaran, merata, adil bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Jika tidak, maka PSBB tidak akan berjalan efektif.

Baca juga : Atasi Pencemaran Udara, Pemprov DKI Siapkan Tujuh Langkah Jitu

"Makanya, KPK jangan diam dong, jangan cuma teriak-teriak di media saja. Kalau begitu sama saja dengan LSM. Kerja dong, lihat langsung ke lapangan. Berapa pengadaannya? Berapa yang sampai ke masyarakat? Ini rakyat sudah banyak yang kesulitan makan, jangan malah mereka semakin lapar karena jatah makannya dikorupsi oknum-oknum di sekitar BPPBJ, kebutuhan masyarakat jangan sampai di dimark up," tegas Tom.

Dia pun meminta komisioner KPK saat ini berhenti mementingkan diri sendiri, misalnya hanya sibuk dengan gaji pegawai atau menambah tunjangan. "Kini saatnya KPK turun tangan mengawasi langsung, khususnya untuk masyarakat Jakarta. Karena potensi pasar untuk dimainkan sangat besar, ini harus diawasi. Jangan ada yang coba-coba mengambil keutungan di tangah bencana, karena luput dari perhatian publik," Tom mengingatkan. (ULI)