LampuHijau.co.id - Wabah virus corona baru atau Covid-19 tak hanya mengancam kesehatan dan nyawa manusia. Namun juga mengancam penghasilan mereka. Terbukti, banyak pekerja di sektor formal yang dirumahkan atau di-PHK. Sementara pekerja di sektor informal, penghasilannya tergerus drastis.  Berdasarkan hasil survei nasional Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tentang Wabah Covid-19 yang dirilis secara online, Jumat (17/4), sebanyak 77 persen responden menyatakan Covid-19 telah mengancam pemasukan atau penghasilan mereka.

Sebanyak 33 persen dari 77 persen tersebut atau setara 25 persen responden menekankan bahwa mereka sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. Angka ini jika diprediksi sama dengan 50 juta orang dewasa. “Sebanyak 15 persen warga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk beberapa minggu, dan 15 persen lainnya juga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk satu minggu,” demikian bunyi sebaran survei tersebut.

Lebih lanjut survei juga merekam bahwa sebanyak 67 persen rakyat Indonesia menyatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemik Covid-19. Adapun kalangan yang paling terkena dampak ini adalah mereka yang yang bekerja di sektor informal, kerah biru, dan kelompok yang mengandalkan pendapatan harian. Survei ini dilakukan pada 9 hingga 12 April 2020 terhadap 1.200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak.

Adapun dengan margin of error survei adalah 2,9 persen.
Partai Amanat Nasional (PAN) mengimbau pemerintah mengambil langkah cepat untuk mencegah PHK massal dan menyelamatkan perekonomian nasional. Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno mengusulkan model dukungan gaji atau income support yang bisa diterapkan sebagai upaya mencegah gelombang PHK.

Baca juga : Antisipasi Corona, Mujiyono: Kami Minta Sekwan Perketat Orang Masuk Gedung DPRD

Eddy menjelaskan dukungan gaji dari negara itu adalah kebijakan pemerintah untuk membantu pembayaran sebagian gaji karyawan dan mencegah terjadinya PHK. “Kebijakan ini memang tidak lazim, namun kondisi perekonomian dunia juga dilanda krisis global, sehingga negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Amerika Serikat menerapkan kebijakan income support ini,” kata Eddy di diskusi virtual Media Center DPP PAN.

Eddy berpandangan bahwa kenaikan angka PHK sangat cepat. Bahkan, gelombang PHK terjadi di sektor formal maupun informal yang menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. “Dampak PHK menimbulkan masalah sosial dan membebani APBN, belum lagi arus pekerja yang kembali ke kampung halaman akan menjadi tambahan beban bagi daerah,” jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.
Dia menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat seperti belakangan ini, keputusan yang cepat dan tepat sasaran ditunggu oleh dunia usaha, baik sektor industri maupun UMKM. “Pernyataan Menaker bahwa sudah ada 1,5 juta pekerja yang dirumahkan dan 10 persen di antaranya terkena PHK adalah fakta yang sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.

Eddy meminta pemerintah tidak terlambat mengambil kebijakan mencegah gelombang PHK. Pasalnya, jika PHK terus terjadi maka goncangan ekonomi nasional akan semakin kencang. “Jangan sampai kita terlambat dan salah menentukan kebijakan, karena kegagalan menangani gelombang PHK akan mengakibatkan dunia usaha pailit dan naiknya kredit macet di bank,” pungkasnya.
Tak hanya itu, akibat penurunan penghasilan tersebut, makin banyak orang gangguan jiwa atau orang gila di Jawa Barat (Jabar). Ini karena mereka di-PHK karena dampak virus corona. Kadinkes Jabar Berli Hamdani mengatakan peningkatan orang gila di tengah wabah corona ini terlihat dari banyaknya kunjungan ke beberapa rumah sakit jiwa (RSJ) yang ada di Jabar.

"Pastinya ada (peningkatan), walaupun belum ada datanya. Tetapi kunjungan ke RSJ semakin naik," kata Berli seperti dilansir dari suara.com, Jumat (17/4/2020). "Kalau lihat di jalan-jalan yang lengang, banyak kita lihat ODGJ juga Gepeng (gelandangan dan pengemis) semakin ramai. Malah di beberapa flyover mereka bergerombol," imbuhnya.

Baca juga : Virus Corona Bikin Hotel-hotel di Depok Sepi Peminat

Dengan adanya peningkatan ini, Pemprov Jabar dalam hal ini Dinas Kesehatan, akan segera melakukan langkah penanganan peningkatan orang gila tersebut. Berli mengatakan, langkah sementara yang diambil yakni, dengan berkordinasi dengan dinas terkait, pemerintah Kota dan Kabupaten untuk melakukam pelacakan terhadap oara ODGJ tersebut. "Pemerintah Kota Kabupaten, melakukan pelacakan sampai pada merujuk. Sementara Provinsi merawat di RSJ," ucapnya.

Sebagai langkah antisipasi meningkatnya orang gila dampak covid 19 ini, Humas RSJ Provinsi Jabar, di Cisarua, Kabupaten Bandung Bandung Barat, Yuni Lestari mengatakan, RSJ Pemprov Jabar, telah menerapakan SOP untuk menekan covid 19 ini. Diantaranya, seluruh petugas baik petugas kesehatan atau petugas non kesehatan, telah diberikan alat pelindung diri serta penerapan sosial distancing, kepada mereka yang berkunjung ke RSJ. "Sementara, skrining covid untuk pasien ODGJ, penyediaan ruang khusus untuk penanganan covid, melaksanakan SOP Covid untuk pasien ODP, PDP, atau OTG yang di tetapkan oleh direktur utama RSJ," ucap dia.

Berdasarkan data Disnaker Jabar, dampak dari covid 19 ini, ada belasan ribu karyawan terpaksa diputus hubungan kerja oleh perusahaan. Kadisnaker Jabar M. Ade Afriandi mengatakan, dari hasil pendataan, belasan ribu pekerja itu, diputus hubungan kerjanya oleh ratusan perusahaan. "Ada 340 perusahaan yang melaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada 11.260 pekerja," kata Afriandi.

Pemutusan hubungan kerja, lanjut Afriandi paling banyak terjadi di wilayah dua provinsi Jabar yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Karawang, Subang, dan Purwakarta. "Total di wilayah dua ini mencapai 5.800 yang di putus hubungan kerjanya," ujarnya. (LHTJ/JPNN)

Baca juga : Dua Pemerkosa Sarjana Ekonomi Asal Surabaya Ditangkap Polisi